KompasReal.id, Padangsidimpuan — Usia Republik Indonesia telah menginjak 81 tahun. Namun, di lorong sempit kawasan Aek Gambir, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, pemerataan pembangunan masih terasa jauh dari jangkauan.
Sebanyak 108 Kepala Keluarga di kawasan itu masih hidup dalam keterbatasan: tak ada aliran listrik PLN yang memadai, dan akses jalan berupa tanah selebar satu meter yang licin saat hujan.
Kondisi ini bukan persoalan baru. Salah seorang warga bernama Zega mengaku telah menetap di kawasan itu selama 50 tahun, namun seumur hidupnya belum pernah sekalipun menikmati aliran listrik PLN.
“Selama 50 tahun saya di sini belum pernah merasakan listrik PLN sama sekali,” ujar Zega, menceritakan keprihatinannya, Minggu (16/8/2026).
Warga lain, Ama Yarni Lase, menyebut pernah ada harapan ketika tiang-tiang listrik sempat dipasang di kawasan itu. Namun harapan itu pupus tiang dicabut kembali tanpa alasan yang jelas. “Pernah ada listrik, hanya tiang saja. Tapi tidak lama itu dicabut semua. Dan itupun tidak dirasakan oleh seluruh warga,” ungkapnya.
Ketiadaan listrik bukan sekadar membuat malam menjadi gelap. Anak-anak tak memiliki penerangan untuk belajar, alat rumah tangga tak dapat dimanfaatkan, dan akses komunikasi serta kegiatan ekonomi masyarakat pun terhambat.
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah akses infrastruktur. Jalan menuju permukiman warga masih berupa tanah dengan lebar hanya sekitar satu meter. Saat hujan, jalur itu menjadi licin dan berbahaya untuk dilalui.
Kondisi jalan yang sempit dan rusak itu berdampak langsung pada perekonomian warga. Masyarakat Aek Gambir sesungguhnya memiliki potensi hasil bumi yang melimpah, yakni getah karet, cabai, kemiri, dan beragam komoditas lainnya.
Namun karena jalan tak dapat dilalui kendaraan, hasil bumi terpaksa menunggu pengepul datang naik sepeda motor. Warga pun tak memiliki tawar-menawar harga, karena hanya sedikit pembeli yang sudi menjangkau kawasan tersebut.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPP AMPAR TABAGSEL, Reynaldi Siregar, meminta Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama PLN turun langsung ke lokasi, bukan hanya menerima laporan dari atas meja.
“Ini bukan lagi persoalan kecil. Ada 108 KK yang tinggal di sana dan mereka adalah bagian dari masyarakat Kota Padangsidimpuan. Mereka memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan dan pelayanan dasar,” tegas Reynaldi.
Ia juga menyoroti tiang listrik yang sempat berdiri lalu dicabut. “Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan apa penyebabnya. Jangan sampai rakyat hanya melihat tiangnya pernah berdiri, tetapi listriknya tidak pernah mereka rasakan,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA), Rahmad Taufiq Dalimunthe, menilai kondisi Aek Gambir menjadi cermin pemerataan pembangunan yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan itu benar-benar sampai kepada masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi masyarakat di lapangan masih menghadapi persoalan listrik dan akses jalan yang sangat terbatas,” ujar Rahmad.
Ia mengingatkan, jalan bukan sekadar urusan infrastruktur fisik. Jalan yang baik adalah urat nadi ekonomi. Selama petani tak dapat membawa hasil bumi ke pasar secara bebas, kesejahteraan masyarakat akan sulit ditingkatkan.
Persoalan di Aek Gambir menjadi refleksi mendalam di tengah peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Kemerdekaan sejati bukan hanya dirayakan dengan upacara dan seremonial, melainkan terwujud dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
Listrik bukan kemewahan. Jalan yang layak bukan kemewahan. Keduanya adalah hak warga negara yang harus dipenuhi negara tanpa terkecuali.
Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan PLN kini diharapkan segera turun langsung melakukan verifikasi dan pendataan di lapangan. Menjawab pertanyaan mengapa tiang listrik sempat dipasang lalu dicabut, dan menyusun langkah konkret agar 108 KK di Aek Gambir tak lagi menunggu dalam gelap.
Jangan sampai 81 tahun Indonesia merdeka, warga Aek Gambir masih menunggu cahaya dan jalan yang layak. Kemerdekaan harus sampai ke lorong-lorong. Pembangunan harus sampai ke rumah rakyat. (Tim)
Editor : Paruhum












