Padangsidimpuan, KompasReal. com — Belum Setahun dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan hasil pemilihan 2024, Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap sudah menghadapi tekanan publik yang kuat untuk melakukan penyegaran pada jajaran pemerintahan kota. Aspirasi ini menuntut pencopotan sejumlah pejabat mulai dari kepala desa hingga pejabat eselon tinggi, termasuk Plt Sekretaris Daerah.
Sejumlah nama perangkat pemerintahan yang menjadi sorotan adalah Kepala Desa Singali, Angga Azhari Harahap, Camat Padangsidimpuan Utara, Nanda Alfina; Kepala Dinas Perkim, Imbalo Siregar; Kepala Dinas Kesehatan, Balyan Siregar; Kepala Dinas PPA, Elida Tuti Nasution; Kepala Dinas Kominfo, Nurcahyo B. Susetyo; Kepala Pelaksana BPBD, Dedi; serta Plt Sekretaris Daerah, Roni Gunawan Rambe.
Permintaan pencopotan Plt Sekda Roni Gunawan Rambe datang langsung dari Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kota Padangsidimpuan dalam pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024.
Selain DPRD, tuntutan serupa juga disuarakan oleh elemen mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan wartawan melalui Mata Pena Indonesia, khususnya menyoroti kinerja Kepala Dinas Kominfo yang dianggap kurang responsif.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Roni Gunawan Rambe menyatakan sikap optimis dan menghargai dinamika yang terjadi.
“Menurut saya, dinamika dalam sidang DPRD itu hal yang biasa, dan saya yakini semangatnya tetap sama, yaitu ingin bersama membangun Kota Padangsidimpuan,” ujarnya.
Roni juga menegaskan bahwa sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dirinya bekerja bersama anggota TAPD dan bukan bertindak semata sebagai Plt Sekda.
Ketua DPRD Padangsidimpuan, Sri Munawaroh, menanggapi tuntutan dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bergerak yang melakukan unjuk rasa meminta pencopotan Plt Sekda.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wali Kota.
“Kita sudah sampaikan dalam pandangan Fraksi agar Wali Kota mengevaluasi dan mencopot Plt Sekda, namun keputusan akhir adalah hak prerogatif Wali Kota,” jelasnya dihadapan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bergerak saat unjuk rasa baru-baru ini.
Pengamat Kebijakan Publik Padangsidimpuan Edi Siregar menyikapi sorotan isu tuntutan pencopotan jabatan yang mencuat ke publik mengatakan, ” Situasi ini mencerminkan dinamika politik dan pemerintahan sedang berjalan di Padangsidimpuan, di mana aspirasi publik menuntut perubahan dan peningkatan kinerja pemerintahan demi kemajuan kota.” ujarnya menanggapi.
