Mendagri Sarankan Kepala Daerah untuk Evaluasi Tunjangan DPRD

KompasReal.id

- Editor

Kamis, 11 September 2025 - 02:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100?

i

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100?

KompasReal.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, bisa saja kepala daerah bersama DPRD mengevaluasi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayahnya masing-masing.

“Saya menyarankan kepada daerah dan DPRD berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan evaluasi,” kata Tito di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri ranah pemberian tunjangan.

Kewenangan tunjangan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

“PP tahun 2017 itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan tunjangan kepada DPRD, disesuaikan dengan kemampuan keuangannya,” kata Tito.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100?

“Sebelum ada rumah dinas untuk mereka, diberikan tunjangan rumah yang sesuai harganya, kewajaran, dan lain-lain,” imbuh dia.

Namun, Tito mengetahui adanya masyarakat di sejumlah daerah yang merasa keberatan dengan besarnya tunjangan rumah para anggota dewan.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh kepala daerah untuk proaktif menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, termasuk tunjangan tersebut.

“Beberapa daerah yang ada keberatan dari masyarakat, saya minta untuk proaktif melakukan komunikasi sehingga ditemukan (keputusan) yang baik,” ucap Tito.

Sebagai informasi, di Jakarta, kenaikan tunjangan rumah ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan.

Anggota DPRD menerima Rp 70,4 juta per bulan, sedangkan pimpinan DPRD mencapai Rp 78,8 juta per bulan. Dana ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Sekretariat DPRD.

Jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, kenaikan ini cukup signifikan. Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 153 Tahun 2017, pimpinan DPRD menerima Rp 70 juta per bulan dan anggota Rp 60 juta per bulan.

Baca Juga :  Presiden RI Bersama KASAD Hadir Untuk Rakyat Melalui Satgas Yonif 123/Rajawali membangun sumur Bor di Kampung Dagimon

Artinya, dalam lima tahun terakhir, tunjangan rumah anggota naik sekitar Rp 10,4 juta, dan pimpinan naik Rp 8,8 juta per bulan.

Sumber berita: Kompas.com

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia
ARSIP Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri: Dugaan Penyadapan Harus Diungkap Secara Terbuka dan Transparan
Satgas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi di Perbatasan RI–Malaysia
TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Usut Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB Nurfaiza 03
Warga Serahkan Trenggiling Hidup kepada Satgas Yonarmed 19/Bogani, Bukti Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Perbatasan
Bersama Kapolri Baru, Andar Amin Harahap Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
Firli Bahuri Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude dan IPK 4,0
Teguh Santosa: Wartawan Harus Waspadai Optik Algortima
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia

Jumat, 6 November 2026 - 17:35 WIB

ARSIP Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri: Dugaan Penyadapan Harus Diungkap Secara Terbuka dan Transparan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:33 WIB

Satgas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi di Perbatasan RI–Malaysia

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:21 WIB

TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Usut Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB Nurfaiza 03

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:44 WIB

Warga Serahkan Trenggiling Hidup kepada Satgas Yonarmed 19/Bogani, Bukti Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Perbatasan

Berita Terbaru