Soal Tunjangan DPRD, Gubernur Sumut Bisa Mengubah Kalau Sepakat

KompasReal.id

- Editor

Rabu, 10 September 2025 - 10:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.com, Medan – Tunjangan rumah dinas anggota DPR RI yang mencapai Rp 50 juta per bulan sempat menjadi pemicu aksi unjuk rasa besar-besaran di Indonesia.

Ternyata, tunjangan rumah untuk anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) tidak jauh berbeda, dengan nominal yang juga cukup signifikan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumut Nomor 7 Tahun 2021, anggota DPRD Sumut berhak atas tunjangan rumah dinas sebesar Rp 40 juta per bulan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD menerima tunjangan Rp 51 juta per bulan, dan Ketua DPRD Sumut mendapatkan Rp 60 juta per bulan.

Ketika ditanya apakah nominal tunjangan rumah anggota DPRD Sumut dapat diubah melalui Pergub, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menyatakan, hal tersebut sangat mungkin dilakukan.

Namun, perubahan tersebut harus melalui persetujuan DPRD Sumut.

“Kalau ditanya apakah bisa diubah (Pergubnya), ya kami mau saja mengubah, kalau memang tim appraisal dari DPRD Sumut sama-sama sepakat. Kalau kami ubah sendiri, marah nanti (mereka),” ujar Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/9/2025).

Lebih lanjut, Bobby menjelaskan, besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut merupakan hasil kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan tim appraisal DPRD Sumut.

“Karena semuanya kan (memang) melalui Pergub ya, jadi jangan seolah-olah di daerah lain juga banyak yang menyampaikan seperti itu, di kabupaten ini Pergub-nya buat di angka sekian,” tambahnya.

“Itu angka yang memang sudah melalui TAPD, sudah melalui (tim) appraisal dan juga sama-sama melalui antara pemerintah daerah dan DPRD Sumut,” tutup Bobby.

Sumber: Kompas.com

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPC MAI Padangsidimpuan Kecam Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut, Siap Menjaga Etika dan Integritas PWI Sumut
Julpan Tambunan Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Tabagsel 2026–2029, Targetkan Gedung Sekretariat dan Profesionalisme Jurnalistik
Jangan Terkesan Pembiaran, Pelapor Desak Kapolda Sumut Segera Selesaikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Tapsel
DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian
The Khourt Competition Sukses Digelar, Anto Genk Harap Jadi Kalender Tahunan
Rakerwil KAHMI Sumut, Syahrul dan Rusdi Tekankan Soliditas serta Kolaborasi, RM Syafi’i Susun Program Realistis
Dari Senjata ke Spidol: Prajurit Yonif 147/KGJ Mengajar di SD Perbatasan Bintuni
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:08 WIB

DPC MAI Padangsidimpuan Kecam Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 12:52 WIB

Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut, Siap Menjaga Etika dan Integritas PWI Sumut

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:51 WIB

Julpan Tambunan Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Tabagsel 2026–2029, Targetkan Gedung Sekretariat dan Profesionalisme Jurnalistik

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:48 WIB

Jangan Terkesan Pembiaran, Pelapor Desak Kapolda Sumut Segera Selesaikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Tapsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:52 WIB

DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian

Berita Terbaru