KompasReal.id, Pemerintah Provinsi Aceh telah resmi menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P) senilai Rp153,3 triliun (sekitar US$9,09 miliar) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rencana ini mencakup berbagai sektor, mulai dari perbaikan rumah, sarana publik, hingga revitalisasi ekonomi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor pada akhir November 2025.
Dalam rencana tersebut, alokasi anggaran dipisah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta kontribusi sektor swasta dan komunitas lokal. Pemerintah Aceh berharap dana ini bisa mempercepat fase recovery sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sediakala.
Sementara itu, sektor energi juga menunjukkan tanda pemulihan signifikan. Perusahaan listrik negara menyatakan bahwa sistem kelistrikan Aceh sudah pulih sepenuhnya, dengan semua 20 gardu induk dan jaringan transmisi utama beroperasi normal setelah terganggu oleh banjir dan longsor. Hal ini mempercepat pemulihan layanan dasar bagi masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Pemerintah pusat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus mempercepat pemulihan infrastruktur kunci. Tim teknik telah dikerahkan untuk memperbaiki jalan nasional, jembatan, dan menghubungkan kembali akses transportasi yang sempat terputus akibat bencana, sekaligus memastikan distribusi bantuan logistik tidak terhambat.
Di sisi hunian, Kementerian Perumahan mulai menyiapkan rencana percepatan rehabilitasi rumah dan fasilitas publik. Pelaksanaan pembangunan kembali akan dimulai paralel dengan fase darurat, agar tidak terjadi jeda waktu antara respon krisis dan pemulihan jangka panjang. Pendekatan ini dianggap penting untuk mengurangi beban psikologis dan ekonomi bagi masyarakat korban bencana.
Penulis : Edy siregar
Editor : EMAS
Sumber Berita: Inp
