Kompasreal.id – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) guna memperkuat sinergi dalam penyediaan perumahan sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan bagi buruh. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kebutuhan perumahan pekerja sekaligus memperluas akses pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra, Direktur Jamsostek Decky Haidar Ulum, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Hardi.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan perkembangan penyaluran FLPP tahun 2026 serta profil penerima manfaat dari kalangan pekerja. Paparan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai potensi kolaborasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi buruh, pegawai, dan karyawan di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data per 13 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP secara nasional telah mencapai 101.021 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp12,6 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen karyawan, pegawai, dan buruh menjadi kontributor terbesar dengan 65.446 unit atau 64,79 persen dari total penyaluran nasional. Nilai pembiayaan yang telah disalurkan kepada segmen tersebut mencapai Rp8,1 triliun atau 64,28 persen dari total nilai FLPP.
Cakupan penyaluran FLPP kepada segmen pekerja juga menunjukkan hasil yang luas. Program tersebut telah melibatkan 36 bank penyalur di seluruh Indonesia, didukung oleh 9.391 pengembang, mencakup 8.364 perumahan, serta tersebar di 35 provinsi dan 363 kabupaten/kota. Data tersebut menunjukkan bahwa pekerja formal merupakan kelompok penerima manfaat terbesar dalam Program FLPP sekaligus menjadi segmen yang memiliki kebutuhan perumahan sangat tinggi.
Dalam audiensi tersebut, BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan turut membahas pentingnya pemetaan kebutuhan perumahan bagi buruh sebagai dasar penyusunan strategi penyaluran yang lebih tepat sasaran. Sinergi antarinstansi dinilai penting agar program pembiayaan perumahan dapat menjangkau lebih banyak pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses pekerja terhadap pembiayaan perumahan. Dengan dukungan data serta koordinasi yang lebih erat, BP Taperaberharap semakin banyak buruh dan pekerja yang dapat memanfaatkan FLPP untuk memiliki rumah pertama.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyambut baik inisiatif penguatan sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BP Tapera. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar semakin banyak buruh yang memperoleh akses terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.
Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi pekerja. Melalui sinergi tersebut, diharapkan Program FLPP dapat menjangkau lebih banyak buruh di berbagai daerah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
