KompasReal.id, Tapanuli Selatan — Sekretaris pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rahmad Taufiq Dalimunthe, mengajak seluruh jajaran dan anggota serikat pekerja untuk bersama-sama mengawal implementasi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tapsel.
Ajakan tersebut disampaikan menyusul disahkannya Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2026).
Menurut Taufiq, pengesahan UU tersebut harus menjadi momentum baru dalam memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja di Indonesia, termasuk buruh yang bekerja di berbagai sektor usaha di Tapanuli Selatan.
“Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan bukanlah akhir dari perjuangan buruh. Justru setelah disahkan, tugas kita sebagai serikat pekerja adalah mengawal bagaimana undang-undang tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan,” ujar Taufiq.
Ia menegaskan, FSP KEP SPSI Tapanuli Selatan harus mengambil peran aktif dalam memastikan hak-hak pekerja tidak hanya tertulis dalam aturan, tetapi benar-benar diwujudkan oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah.
Taufiq menyebut sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang perlu terus menjadi perhatian, antara lain kepastian hubungan kerja, sistem pekerja kontrak, alih daya (outsourcing), pengupahan, PHK, pesangon, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kebebasan berserikat.
“Jangan sampai ada pekerja yang tidak mendapatkan haknya karena ketidaktahuan atau lemahnya pengawasan. Serikat pekerja harus hadir memberikan pendampingan, edukasi dan advokasi kepada anggota,” katanya.
Ia juga mendorong adanya pengawasan ketenagakerjaan yang lebih efektif terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapsel.
Menurutnya, hubungan industrial yang sehat membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, namun tetap harus berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Taufiq menilai pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas perjuangan serikat pekerja di daerah.
Ia berharap pemerintah daerah, pengawas ketenagakerjaan, perusahaan dan serikat pekerja dapat membangun komunikasi yang lebih baik dalam menciptakan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan.
“Palu sudah diketuk kan di DPR RI. Sekarang perjuangan memasuki babak baru. Mari kita kawal bersama implementasinya di Tapanuli Selatan agar perlindungan, kepastian kerja, kesejahteraan dan keselamatan buruh benar-benar menjadi kenyataan,” pungkas Rahmad Taufiq Dalimunthe, Sekretaris FSP KEP SPSI Kabupaten Tapsel. (RTD)












