KompasReal.id,Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersama BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jumat (30/10/2026).
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Syafrizal, disaksikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.
Bupati Saipullah mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen Pemkab Madina dalam menjamin pemenuhan hak kesehatan masyarakat secara luas.
“Selain program Universal Health Coverage (UHC) yang telah berjalan selama tiga tahun ini, Pemkab Madina berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang paripurna, terjangkau, mudah diakses, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Saipullah usai penandatanganan di ruang kerjanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Atika berharap kesepakatan tersebut diikuti dengan penyempurnaan kualitas layanan, termasuk peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi.
“Kami berharap BPJS Kesehatan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administratif, khususnya percepatan proses klaim serta proses kredensialing fasilitas kesehatan di Madina agar berjalan lancar dan tepat waktu,” kata Atika.
Kepala Dinas Kesehatan Madina, drg. Muhammad Firdausi Batubara, menilai penandatanganan MoU tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola serta memperluas aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, melalui integrasi Program JKN yang lebih optimal, Pemkab Madina dan BPJS Kesehatan berupaya memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan biaya.
Firdausi juga menegaskan bahwa Dinas Kesehatan akan mengawal implementasi kesepakatan tersebut. Ia menginstruksikan seluruh pegawai di fasilitas kesehatan milik pemerintah agar proaktif menjaga standar dan mutu pelayanan sesuai regulasi BPJS Kesehatan.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan sinergi Pemkab Madina dan BPJS Kesehatan semakin kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan masyarakat mendapatkan hak layanan kesehatan secara optimal.(r)
Editor : Dini












