Kompasreal.id. Mandailing Natal – Perselisihan arisan keluarga di Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kini bergulir ke ranah hukum. Persoalan tersebut bahkan berujung pada dua laporan polisi dari masing-masing pihak.
Terbaru, Nurul Susilawati, selaku pengelola arisan, resmi melaporkan seorang perempuan berinisial Si ke Polres Mandailing Natal atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/500/XI/2026/SPKT/POLRES MANDAILING NATAL/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 10 November 2026. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) yang diterbitkan Polres Mandailing Natal.
Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, Nurul menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengelola arisan ibu-ibu yang beranggotakan sekitar 10 orang. Sementara itu, Si disebut sebagai salah satu anggota yang telah menerima uang arisan sesuai dengan jadwal gilirannya.
Namun, menurut keterangan Nurul sebagai pelapor, setelah menerima uang arisan, Si diduga tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran iuran pada periode berikutnya.
Akibatnya, Nurul mengaku harus menalangi kekurangan pembayaran agar hak anggota lain yang mendapatkan giliran tetap dapat dipenuhi.
Atas kejadian tersebut, Nurul mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3.400.000 sebagaimana nilai kerugian yang dicantumkan dalam STPL.
Upaya Kekeluargaan Diklaim Tidak Membuahkan Kesepakatan
Kepada awak media, Nurul mengungkapkan bahwa sebelum melaporkan persoalan tersebut ke kepolisian, dirinya telah berulang kali berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan.
Ia mengaku sudah mengingatkan Si agar memenuhi kewajiban pembayaran arisan. Bahkan, komunikasi dan upaya mediasi di tingkat setempat juga telah dilakukan. Namun, menurut Nurul, upaya tersebut belum menghasilkan kesepakatan.
Nurul mengaku kecewa karena harus menanggung kekurangan pembayaran kepada anggota arisan lainnya, sementara kewajiban yang menurutnya harus dipenuhi Si belum juga diselesaikan.
Terkait proses mediasi, Nurul menyebut terdapat perbedaan pandangan mengenai persyaratan penyelesaian yang diajukan pihak Si.
Ia mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut, yang menurut keterangannya mencakup seekor kerbau serta kebutuhan konsumsi untuk kegiatan yang melibatkan anak yatim dan tokoh masyarakat desa.
Karena tidak tercapai titik temu, Nurul akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan melaporkan persoalan tersebut kepada Polres Mandailing Natal.
Berawal dari Persoalan Hukum Sebelumnya
Persoalan ini semakin menjadi perhatian karena sebelumnya Nurul juga menghadapi persoalan hukum terkait unggahan di media sosial yang dipersoalkan oleh pihak Si.
Kini, dalam perkembangan terbaru, Nurul mengambil langkah hukum dengan melaporkan Si atas dugaan penipuan terkait kewajiban pembayaran arisan.
Nurul menyampaikan bahwa langkah tersebut ditempuh agar persoalan yang dinilainya telah menimbulkan kerugian dapat ditangani dan diperiksa secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan Nurul dengan didampingi suaminya, Ari Gunawan Purba, seusai menerima STPL di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mandailing Natal, Selasa (10/11/2026).
Polisi Diminta Mendalami Dugaan Penipuan
Dalam laporannya, Nurul merujuk pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana penipuan.
Pasal tersebut mengatur perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
Apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti, pelakunya dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Meski demikian, persoalan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran arisan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Penyidik perlu mendalami ada atau tidaknya unsur tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum, serta hubungan antara perbuatan yang dilaporkan dengan kerugian yang dialami pelapor.
Oleh karena itu, laporan Nurul menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, serta meminta keterangan dari para pihak maupun saksi yang mengetahui persoalan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan tindak pidana yang dilaporkan Nurul terhadap Si masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Pihak Si juga tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan keterangannya.
Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. (KR06)
Penulis : KR06
Editor : Paruhum
