KompasReal.com, Medan – Nama DR atau lengkapnya Dedi Iskandar Rangkuti, saat ini tengah ramai diperbincangkan di beberapa awak media terkhusus Sumatera Utara (Sumut).
Pria berusia 35 tahun itu dikenal luas di kalangan kontraktor dan lingkaran instansi dan Institusi di Sumut.
Ia merupakan sepupu kandung Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sehingga cukup disegani dalam lingkaran pemerintahan provinsi.
Kedekatan mereka memang erat. Almarhum Erwin Nasution, ayah Bobby, adalah kakak kandung dari Erzalina Nasution, ibu DR.
Hubungan keluarga ini membuat sosok DR punya posisi strategis di lingkaran pejabat dan pengusaha.
DR dikenal sebagai pengusaha di bidang kontruksi melalui perusahaan PT Nasrita Surya Abadi (PT NSA) dan beberapa perusahaan lainnya, PT NSA Perusahaan cukup sering mengelola proyek dari anggaran APBD Sumut.
Namun, namanya semakin mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggilnya terkait dugaan kasus korupsi proyek jalan di wilayah Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel).
Dalam pemeriksaan, DR disebut memiliki hubungan kerja sama dengan Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut yang kini sudah mendekam di balik jeruji. Dugaan kuat, mereka ikut mengatur penentuan perusahaan pemenang tender proyek besar di Sumut.
Lebih jauh, DR juga dituding ikut berperan dalam mengatur aliran uang suap sebesar 20 persen dari setiap proyek yang dikelola kontraktor. Uang tersebut disebut-sebut tidak hanya berhenti di tangan pengusaha, tapi juga mengalir ke sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan.
Meski begitu, hingga kini KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum DR. Penyidik masih menggali informasi dari berbagai pihak terkait untuk memperkuat kasus.
Selain dikenal sebagai pengusaha, DR juga aktif membangun jaringan politik. Bersama sang kakak, Ricky Rizali Rangkuti, mereka menggagas komunitas “Bobby Lover”, yang awalnya dibentuk untuk mendukung Bobby di Pilkada Medan 2020.
Komunitas ini disebut punya peran besar dalam penggalangan dana kampanye, terutama melalui jaringan kontraktor dengan iming-iming akses proyek jika Bobby berhasil meraih jabatan politik. Setelah Bobby menjabat sebagai Walikota Medan, eksistensi Bobby Lover semakin menonjol, bahkan disebut sebagai makelar proyek.
Jaringan ini kemudian meluas ketika Bobby resmi menjabat sebagai gubernur, sehingga pengaruh mereka pun ikut naik ke level provinsi.
Nama DR juga dikaitkan dengan aliran dana ke Universitas Sumatera Utara (USU). Dugaan ini muncul karena adanya hubungan erat dengan Rektor Muryanto Amin, yang juga ikut diperiksa KPK.
Diduga, aliran dana tersebut digunakan untuk memperkuat basis politik Bobby Nasution di lingkungan kampus.
Pemerhati Kebijakan Publik, Bang Regar, ikut memberikan pandangannya. Ia menilai pemanggilan DR adalah langkah penting untuk membuka simpul-simpul besar dalam kasus suap ini.
“Kehadiran nama DR tidak bisa dianggap sepele. Walaupun statusnya hanya sebagai saksi, posisinya di lingkaran kekuasaan membuat KPK harus serius menggali informasi. Jika benar ada pola fee proyek yang melibatkan jaringan politik, maka publik berhak tahu siapa saja aktor di baliknya,” ujar Bang Regar.
Lebih lanjut, Bang Regar menekankan bahwa kasus ini jangan hanya berhenti pada level teknis, tapi juga harus membongkar keterlibatan pihak-pihak yang punya posisi kuat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Sumut.
“Kita berharap KPK tidak terjebak hanya menindak pelaksana teknis, tapi juga menyentuh aktor yang lebih besar bila terbukti ada keterlibatan. Ini penting agar pemberantasan korupsi benar-benar memberikan efek jera,” tegasnya.
Meski sejumlah kerabat dekatnya telah diperiksa, hingga kini KPK belum memberikan sinyal akan memanggil langsung Bobby Nasution.
Publik menduga lembaga antirasuah itu masih mengumpulkan bukti serta keterangan dari pihak-pihak sekitar sang gubernur. (Tim)
