KompasReal.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merespons usulan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat temuan kasus keracunan di berbagai daerah. Said menekankan pentingnya deteksi mendalam oleh pemerintah terhadap permasalahan tersebut.
“Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong. Jika dalam perjalanannya ditemukan masalah seperti yang kita baca di media, pemerintah harus segera melakukan deteksi,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Said menyoroti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani hingga 3.000 porsi MBG. Menurutnya, jumlah tersebut terlalu besar dan berpotensi membuat makanan basi. Ia menyarankan agar jumlah porsi per SPPG dikurangi.
“Apakah 1 SPPG yang melayani 3.000 porsi itu bisa diperpendek menjadi 1.500? Sehingga menu Makan Bergizi Gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” kata Said.
“Kita semua prihatin mendengar kabar 5.300 sampai 5.800 orang keracunan. Tapi bukan berarti harus disetop. Jangan,” tegasnya.
Said menekankan pentingnya deteksi dini pada makanan yang disajikan, menyoroti proses dan waktu memasak sebagai faktor penyebab keracunan. Ia mengusulkan pola baru, seperti penempatan SPPG di setiap sekolah untuk mempermudah pengawasan.
Menanggapi usulan pengalihan MBG menjadi uang tunai, Said menyampaikan tiga alternatif yang bisa dilakukan pemerintah:
1. Penyaluran langsung ke kabupaten-kabupaten.
2. Penyaluran melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penambahan alokasi khusus untuk MBG.
3. Pendekatan SPPG di setiap sekolah.
Said menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah, sementara Banggar hanya bisa memberikan pertimbangan.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta program MBG dihentikan menyusul temuan kasus keracunan. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Ari menilai ada kesalahan sistem di BGN yang menyebabkan kasus keracunan menyebar di berbagai daerah.
“Hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN. Jangan jadikan anak itu target program politik yang akhirnya menyampingkan keselamatan dan tumbuh kembang anak,” tegas Ari. (KR/detik)
