KompasReal.id, Padangsidimpuan — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Padangsidimpuan mengeluarkan kecaman keras terhadap dugaan aksi illegal access atau penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Republik Indonesia, sekaligus sejumlah tokoh politik, pengusaha, organisasi kemasyarakatan, hingga jurnalis di Tanah Air.
Pengurus DPC MAI Padangsidimpuan mempertanyakan motif, aktor utama, tujuan, serta pihak yang diuntungkan dari aksi penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah jenderal Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya.
Ketua DPC MAI Padangsidimpuan, Ali Akbar Siregar, menegaskan pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini dengan menjunjung tinggi etika hukum, mengingat para tersangka berasal dari lingkungan institusi kepolisian.
DPC MAI juga mendorong para tersangka dijatuhi hukuman seberat‑beratnya, karena dinilai telah gagal menepati sumpah dan janji sebagai prajurit Bhayangkara.
“Kami semua pengurus mempertanyakan motif, tujuan penyadapan, aktor utama dan untuk siapa informasi hasil penyadapan ilegal itu disajikan. Kami juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini dengan menjungjung tinggi etika hukum, mengingat para tersangka berasal dari institusi kepolisian,” papar Ali Akbar, Minggu (15/11/2026).
“Kami juga mendorong serta mendukung para tersangka dihukum dengan seberat‑beratnya mengingat kegagalan para jendral‑jendral Polisi itu menjaga sumpah dan janji mereka sebagai prajurit Bhayangkara,” tambahnya lagi.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC MAI Padangsidimpuan, Gende Sahputra, menilai kelakuan para tersangka jenderal Polri telah gagal memegang teguh Tribrata sebagai pedoman moral dan etika profesi Polri.
Ia mengingatkan, Presiden Prabowo Subianto sendiri kerap mengingatkan pejabat teras institusi negara untuk melakukan pembersihan internal, sehingga kasus ini menjadi teladan buruk bagi para pejabat.
“Dapat kita cermati kelakuan para tersangka jendral‑jendral Polisi yang menyandang bintang di pundaknya, mereka telah gagal memegang teguh Tribrata POLRI sebagai pedoman moral POLRI serta etika Profesi. Dan jika kita tarik mundur, dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat teras institusi negara untuk membersihkan institusinya, kasus ini menjadi teladan buruk bagi pejabat teras institusi negara,” terang Gende.
Gende juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap para pejabat di daerah, dan menegaskan sudah saatnya kedaulatan rakyat dibuktikan secara nyata, bukan hanya menjadi semboyan.
DPC MAI Padangsidimpuan menilai kasus penyadapan ini penting untuk dikawal seluruh elemen masyarakat, mengingat salah satu pihak yang menjadi sasaran adalah pimpinan tertinggi negara yang memegang fungsi strategis pengambil kebijakan, baik di dalam negeri maupun diplomasi luar negeri.
Pihaknya juga menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, dan berkomitmen mengawal setiap program prioritas serta kebijakan diplomasi dalam dan luar negeri.
Selain itu, DPC MAI Padangsidimpuan mengingatkan para elit politik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota agar tidak melakukan manuver politik yang dapat mengancam keutuhan dan kerukunan bangsa.
Masyarakat pun dihimbau menyampaikan kritik konstruktif terhadap program yang dinilai belum maksimal, karena kritik merupakan bagian dari demokrasi yang tetap harus menjunjung tinggi etika dan moral. (KR07)
