KompasReal.com,Guru besar Hubungan Internasional Universitas Negeri St. Petersburg, Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto terkait polemik pengawasan negara di kawasan industri strategis Morowali, Sulawesi Tengah. Surat tersebut diunggah melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (27/11/2025), dan langsung memantik perhatian publik karena menyinggung isu kedaulatan data hingga keamanan nasional.
Dalam suratnya, Connie menyampaikan keprihatinan mendalam atas lemahnya koordinasi antarlembaga negara dalam mengawasi operasional kawasan industri Morowali, termasuk bandara yang berada di dalam kompleks PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Ia menilai pertumbuhan investasi yang massif di Morowali tidak diimbangi mekanisme kontrol negara yang memadai, sehingga membuka celah strategis bagi berbagai potensi pelanggaran.
Connie mengingatkan bahwa Morowali bukan sekadar kawasan industri, tetapi titik strategis dalam perebutan pengaruh global terkait critical minerals dan rare earth. Ia menekankan bahwa ketika data geospasial, perizinan, dan keamanan kawasan tidak sepenuhnya berada dalam kendali negara, maka risiko yang muncul bukan lagi persoalan ekonomi, melainkan menyangkut jantung kedaulatan nasional.
Dalam surat tersebut, Connie juga menyoroti ketidakpatuhan terhadap berbagai regulasi penting, mulai dari UU Informasi Geospasial, UU Minerba, Perpres Hilirisasi, hingga aturan pengamanan objek vital. Ia menilai koordinasi antara BIG, ESDM, Marves, Kemenperin, TNI, Polri, dan pemerintah daerah masih berjalan sektoral dan parsial, sehingga menciptakan “ruang abu-abu” yang rawan dimanfaatkan.
Menutup suratnya, Connie mengusulkan lima langkah untuk Presiden Prabowo, mulai dari audit menyeluruh tata kelola Morowali, memperkuat peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial, membentuk komando pengawasan terpadu, hingga menegaskan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis. Ia menilai kepemimpinan presiden diperlukan untuk mencegah kelemahan struktural ini menjadi “bom waktu” bagi masa depan Indonesia.
Sebelumnya, bandara di dalam kawasan IMIP menjadi sorotan publik setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Polemik ini semakin menguatkan desakan agar negara mempertegas kontrol atas kawasan industri strategis.
Sumber berita: unggahan Instagram Prof. Connie Rahakundini Bakrie @connierahakundinibakrie (27/11/2025)
