KompasReal.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharap tidak meninggalkan suatu perkara sebelum memeriksa pejabat terkait muncul sebagai respons terhadap dugaan korupsi yang melibatkan pejabat.
Permintaan ini menekankan pentingnya KPK untuk tidak ragu memeriksa pejabat, bahkan pimpinan, jika ada indikasi keterlibatan mereka dalam kasus korupsi.
Demikian disampaikan Koordinator DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Bersatu (GAMBER) Wilayah Sumatera Utara, Siddiq kepada media ini usai melayangkan surat pemberitahuan aksi ke gedung KPK di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Kami meminta KPK tetap stay di Mandailing Natal (Madina), jangan hanya berhenti di tingkat Kadis PUPR, tapi bawa dan jemput juga Wakil Bupati Madina,” ungkap Siddiq.
Ia mengemukakan, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK yang terjadi di Kabupaten Madina baru-baru ini merupakan keselarasan dan seirama dengan astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Terlebih saat ini sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dipertontonkan kepada publik, seolah daerah per daerah terkesan menjadi ladang korupsi di Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, kami meminta pihak KPK jangan dulu meninggalkan Sumut, terkhusus Kabupaten Madina yang dikabarkan menyeret oknum Kadis PUPR Kabupaten Madina,” papar Siddiq.
Ditambahkannya, melalui aksi di depan gedung KPK nanti, DPP GAMBER akan menyerukan agar lembaga anti rasuah itu juga menjemput dan memeriksa Wakil Bupati Madina yang mereka duga orang terdekat oknum kadis PUPR Kabupaten Madina.
“Dalam orasi nantinya, kami meminta KPK mengembangkan kasus yang bergulir saat ini hingga aliran dana termasuk diduga tertuju kepada Wakil Bupati Madina,” kata Siddiq.
Tidak itu saja, lanjut Siddiq, dugaan korupsi yang melibatkan Wabup Madina ini masih panjang termasuk dugaan korupsi dana stunting dan kasus suap seleksi PPPK yang terindikasi melibatkan sejumlah pejabat di Kabupaten Madina.
“Kuat dugaan kami, selain terkait kasus OTT yang sedang bergulir saat ini. Masih banyak oknum pejabat lainnya yang terindikasi korupsi, seperti dana stunting, dan suap PPPK,” pungkasnya.
Informasi yang dihimpun media, giat aksi yang akan digelar DPP GAMBER tepatnya pada Kamis, 10 Juli 2025 di depan gedung KPK dengan ratusan massa pengunjuk rasa. Mereka akan menyuarakan berbagai dugaan korupsi di wilayah Sumut, khususnya daerah Madina.
Nah, guna keberimbangan berita, media ini berupaya melakukan konfirmasi serta tanggapan seputar indikasi yang didugakan, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution belum berhasil dihubungi lewat telepon selulernya. (KR02)
