KompasReal.id, Insiden kekerasan kembali menyelimuti proyek strategis nasional Bendungan Dairi di Sumatera Utara. Seorang karyawan perusahaan pelaksana proyek menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang di kompleks proyek bendungan, yang terletak di Desa Parongil, Kecamatan Sitinjo. Kejadian ini menambah catatan panjang ketegangan antara warga dan pihak proyek, yang berakar pada klaim sengketa tanah adat dan kekhawatiran atas dampak lingkungan.
Berdasarkan laporan kepolisian, insiden terjadi beberapa waktu lalu di sekitar lokasi pembangunan. Korban, yang merupakan tenaga teknis, didatangi dan dipukuli secara beramai-ramai. Pelaku kemudian melarikan diri. Korban sempat mendapatkan perawatan medis. Kapolres Dairi AKBP Rendra Oktha Dwipayana mengonfirmasi penyelidikan sedang dilakukan intensif untuk mengungkap motif dan menetapkan pelaku. “Kami telah mengamankan sejumlah saksi untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
Insiden ini tidak dapat dipisahkan dari gejolak penolakan yang telah berlangsung lama dari sebagian masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat adat setempat. Mereka mengklaim proyek bendungan yang menelan anggaran triliunan rupiah itu dibangun di atas wilayah ulayat mereka tanpa proses konsultasi dan kompensasi yang adil dan transparan. Selain itu, muncul kekhawatiran serius mengenai dampak ekologis, seperti terganggunya daerah tangkapan air dan ancaman terhadap keberlanjutan mata pencaharian.
Pihak pengelola proyek, dalam pernyataan tertulisnya, mengecam tindakan kekerasan tersebut dan menyatakan komitmen untuk terus berkoordinasi dengan aparat keamanan. Mereka menegaskan bahwa proses pembebasan lahan telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Proyek Bendungan Dairi sendiri merupakan proyek nasional yang ditargetkan untuk mendukung ketahanan air irigasi, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Dairi dan sekitarnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi menyatakan prihatin dan mendesak penyelesaian kasus hukum secara tegas. Di sisi lain, pejabat juga mengakui perlunya pendekatan sosial yang lebih komprehensif. “Kami berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah dengan jalan dialog. Proyek ini untuk kepentingan umum, tetapi hak-hak masyarakat harus tetap dihormati dan diselesaikan dengan baik,” kata seorang pejabat Dinas Pekerjaan Umum setempat.
Insiden pengeroyokan ini diperkirakan akan semakin memperlambat pelaksanaan proyek bendungan yang sudah tertunda. Kasus ini menjadi ujian berat bagi pemerintah dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur strategis dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Penyelesaian yang adil dan partisipatif, di luar penegakan hukum atas kekerasan, menjadi kunci untuk mencegah eskalasi konflik serupa di masa depan.
(KR03)
Penulis : Edy siregar
Editor : EMAS
