Medan, KompasReal.com – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, turut hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Sumatera Utara (Sumut) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/5/2025).
Acara tersebut mencuri perhatian karena Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dan para kepala daerah hadir mengenakan pakaian adat masing-masing. Bupati Tapsel tampak gagah dalam balutan pakaian adat Batak Angkola yang dipadukan dengan setelan jas hitam.
Gubernur Bobby Nasution, mengenakan pakaian adat Melayu, menyampaikan target ambisius: menarik investasi senilai Rp100 triliun per tahun ke Sumut. Ia meyakini peningkatan investasi akan berdampak positif pada berbagai indikator makro pembangunan.
“Ketika investasi masuk, investasi berjalan baik, maka semua indikator (makro) akan menarik indikator lainnya,” ujar Bobby Nasution.
Selain investasi, Bobby Nasution juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, tanpa ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ia mengusulkan kolaborasi Pemprov Sumut dengan kabupaten/kota dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama di sektor-sektor unggulan masing-masing daerah, misalnya migas di Langkat atau tambang emas di Mandailing Natal.
“Kita buat BUMD-nya (bersama), kita kelola, otomatis dapat profit, membuka lapangan kerja, masyarakat sejahtera, bisa bagi dividen, PAD pun naik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bobby Nasution mengusulkan penggabungan BUMD provinsi dan kabupaten/kota, khususnya PDAM, untuk mengatasi permasalahan kekurangan air di beberapa daerah.
“Kalau boleh saran BUMD ini disatukan asetnya, sehingga (aset) punya valuasi yang besar dan bisa mendapat pembiayaan yang besar,” jelasnya.
Musrenbang tersebut juga menetapkan target pembangunan Sumut periode 2025-2029, meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, kontribusi PDRB provinsi, penurunan pengangguran terbuka, kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan indeks gini, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Acara ini juga ditandai dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sumut dengan berbagai pihak terkait pengelolaan tenaga kerja di KEK Sei Mangkei dan penanganan permasalahan hukum.
