KompasReal.id, Padangsidimpuan – Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, diwarnai kritik tajam dari Fraksi Partai Golkar terhadap kinerja Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Letnan Dalimunthe.
Fraksi Golkar menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari target. Dari rencana sebesar Rp136 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp106 miliar atau setara 77,72 persen.
Kondisi yang lebih memprihatinkan tercatat pada penerimaan retribusi daerah: dari target Rp12,4 miliar, hanya terkumpul Rp3,4 miliar atau sekitar 27,31 persen saja.
“Angka ini menjadi bukti nyata lemahnya pengelolaan dan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah yang sebenarnya ada,” ujar Dewi Fortuna saat membacakan pandangan resmi Fraksi Golkar dalam sidang paripurna, Selasa (30/6/2026).
Fraksi Golkar meminta penjelasan rinci serta strategi konkret dari Wali Kota dan jajarannya untuk memperbaiki kinerja penerimaan daerah ke depannya.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat total realisasi mencapai Rp815 miliar. Sebesar Rp694 miliar atau 85 persen terserap untuk belanja operasional guna membiayai kebutuhan rutin birokrasi.
Sementara itu, belanja modal yang langsung berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat hanya terealisasi sekitar Rp37,5 miliar atau kurang dari 5 persen.
“Ketika anggaran lebih banyak habis untuk kebutuhan internal, maka fungsi APBD sebagai penggerak pembangunan menjadi tumpul. Yang berkembang justru birokrasinya, bukan kesejahteraan rakyat,” tegas Dewi Fortuna dengan nada tegas.
Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah segera menyesuaikan struktur belanja agar lebih berpihak pada kepentingan umum dan percepatan pembangunan.
Selain soal keuangan, Fraksi Golkar juga menyoroti dua masalah mendesak. Pertama, ketahanan pangan yang terhambat akibat infrastruktur rusak.
Saluran irigasi di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dilaporkan rusak selama lebih dari tiga tahun, sehingga mengganggu aktivitas pertanian.
Meskipun perbaikan menjadi kewenangan Pemprov Sumut, Fraksi Golkar meminta Pemko aktif berkoordinasi agar penanganan segera dilakukan.
Kedua, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batubola yang rawan longsor dan mengganggu lingkungan pemukiman warga.
Rencana pemindahan lokasi serta pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu belum juga memiliki kepastian waktu.
Fraksi Golkar mendesak pendekatan langsung ke instansi terkait agar rencana ini segera terealisasi.
“Keberhasilan mengelola keuangan daerah tidak diukur dari besarnya angka anggaran, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Kami harap tanggapan dan langkah yang diambil bukan hanya jawaban di ruang sidang, melainkan bukti kemajuan yang bisa dinikmati seluruh warga Padangsidimpuan,” pungkas Dewi Fortuna. (r)
Editor : Miswar
