SUMUTNEWS.CO, Tapanuli Selatan — Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA) menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Senin (26/10/2026).
Massa mendatangi Kantor Sekretariat Daerah dan dilanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel untuk meminta penjelasan atas prioritas belanja pemerintah daerah serta penelaahan terhadap sejumlah dugaan penyimpangan anggaran.
Koordinator MATA, Rahmad Taufiq Dalimunthe, menyoroti sejumlah pos belanja yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, antara lain pakan natura, pemeliharaan rumah dinas, taman, kendaraan dinas, gedung perkantoran, AC, videotron, hingga perangkat sound system.
“Jangan hanya pencitraan. Pemerintah harus menunjukkan hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Megahnya gedung dan mewahnya fasilitas tidak mencerminkan keadilan sosial apabila masih banyak warga belum menikmati pelayanan dasar secara memadai,” tegas Rahmad.
MATA menegaskan anggaran yang besar belum tentu bermasalah, namun kewajarannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen perencanaan, proses pengadaan, kontrak, dan hasil pekerjaan di lapangan.
Organisasi ini juga menyoroti sejumlah wilayah yang dinilai masih tertinggal dalam akses listrik, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta persoalan stunting dan kemiskinan.
Saat tiba di Kantor Sekretariat Daerah, menurut keterangan pihak MATA, tidak ada pejabat yang keluar untuk menerima aspirasi massa.
Rahmad menyayangkan hal tersebut dan berharap pemerintah daerah lebih terbuka dalam menjelaskan alasan dan manfaat setiap prioritas belanja kepada publik.
Aksi kemudian berlanjut ke Kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, di mana massa diterima oleh Kasubsi Intelijen Kejari, Agung Tampubolon.
MATA meminta Kejari menelaah dugaan penyimpangan, termasuk dugaan penggelembungan harga dan praktik pinjam bendera perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Akan kita telaah dulu. Kita sampaikan ke pimpinan sampai ada perintah, sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Agung.
MATA berharap penelaahan dilakukan secara objektif. Organisasi ini menegaskan tidak langsung menuduh adanya korupsi, namun menuntut pemeriksaan berdasarkan dokumen, bukti, dan fakta di lapangan.
Jika terbukti ada pelanggaran, pihak yang bersangkutan harus diproses hukum tanpa pandang kedudukan.
Rahmad menegaskan aksi ini adalah bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan uang publik. MATA akan terus memantau dan mendorong transparansi anggaran agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Siapa pun yang terbukti korupsi harus ditangkap dan dipenjarakan sesuai hukum. Namun proses hukum tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan berdasarkan bukti yang sah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tapsel terkait tuntutan yang disampaikan. (RTD)












