Padangsidimpuan, KompasReal.com – Dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (30/6/2025), Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) menyampaikan catatan kritis atas kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan. Massa menilai banyak janji politik yang belum terealisasi dan menuntut evaluasi serta pencopotan sejumlah Kepala OPD yang dianggap lalai dan terlibat pelanggaran.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut berlangsung di bawah pengawasan ketat aparat keamanan, termasuk Satpol PP, yang memblokade akses masuk ke halaman kantor Wali Kota.
Kedatangan PC IMM ini awalnya disambut oleh Staf Ahli Pemko Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution, Ari Junaidi Dwi P. Lubis, Kasatpol PP Zulkifli Lubis, dan staf lainnya.
Kepada IMM, pihak utusan Pemko ini menerangkan bahwa Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunte tidak berada di tempat karena sedang tugas luar kota, begitu juga dengan Wakil Walikota Haary Pahlevi yang juga sedang tugas luar, termasuk Setda Kota yang sedang ada urusan kerja.
Situasi terik panas dan jawaban dari staf ahli ini mulai menyulut situasi IMM dengan lebih membara berorasi. Hal itu terlihat dari asap hitam dari ban bekas yang dibakar serta upaya menerobos pagar masuk.
Massa mulai berorasi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. IMM menilai catatan 100 hari kerja Walikota Padangsidimpuan banyak yang tidak sesuai dengan janji-janji politik yang digadang-gadang saat pencalonan.
Mereka berorasi menyuarakan aspirasi, mengkritisi berbagai persoalan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kelangkaan gas dan BBM subsidi, serta kasus pelecehan seksual yang belum ditangani secara serius.
Hampir tiga jam berorasi, massa IMM tidak diperkenankan memasuki area halaman kantor Walikota.
Situasi kian memanas ini membuat Kasatpol PP Kota Padangsidimpuan berupaya maksimal menghubungi Setdakota, Roni Gunawan Rambe.
Akhirnya Setdakota yang sedang melakukan rapat kerja dengan DPRD Padangsidimpuan datang menemui massa PC IMM.
Berikut pernyataan sikap massa PC. IMM yang dibacakan langsung Ketua Umum Tobat Wahyudi Nasution didampingi Sekretaris Umum Ilman Gani Lubis.
Catatan 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan sebagai berikut:
1. Mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan agar lebih serius membuat kebijakan pro-kesejahteraan masyarakat Kota Padangsidimpuan.
2. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padangsidimpuan secara serius.
3. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan untuk memperhatikan kualitas pendidikan demi mewujudkan Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Pendidikan.
4. Mendesak Wali Kota Padangsidimpuan mengambil tindakan nyata dan memberikan solusi konkrit dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti:
– Kelangkaan gas
– Gagal panen
– Kelangkaan BBM subsidi
– Penanganan kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan memberikan penjelasan terkait alokasi penanganan banjir dan/atau Alokasi Biaya Tak Terduga (BTT).
6. Meminta Wali Kota Padangsidimpuan melakukan audit menyeluruh terhadap semua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset daerah, penertiban pajak dan retribusi usaha, serta pembentukan satuan tugas khusus untuk optimalisasi PAD.
7. Mengutuk praktik kolusi dan nepotisme dalam tubuh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan.
8. Meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat mengenai adanya banrol atau lelang jabatan.
9. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Padangsidimpuan akan terus mengawal kinerja serta kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan.
Ketua Umum PC IMM, Tobat Wahyudi Nasution, menyatakan, “Semoga pernyataan sikap ini dapat menjadi masukan konstruktif demi kemajuan Kota Padangsidimpuan.”
IMM juga fokus menyorot point isu ketidakharmonisan dalam pemerintahan yang berkembang di masyarakat, termasuk dugaan adanya “dua matahari” dalam kepemimpinan serta isu “bandrol dan lelang jabatan” yang berkembang liar ditengah-tengah masyarkaat tanpa ada klarifikasi dari pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Terakhir atas tindak lanjut tuntutannya, PC. IMM merekomendasikan kepada Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe untuk melakukan pencopotan kepada Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alasan pelanggaran dan pengabaian kepentingan masyarakat.
Dihadapan massa, Setdakota Roni Gunawan Rambe kemudian menerima tuntutan massa dan berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada pimpinan.
” Saya terima rekomendasi ini secara lisan untuk saya sampaikan kepada pimpinan. Sesungguhnya rekomendasi ini jika koreksi inindapt dikerjakan sudah selesai pemko kita ini. yang dapat saya gambarkan beliau beliau ini kan baru seratusan hari kerja ini langkah awal. beliau beliau ini melaksanakan apbd ini, diketok dan dibahas oleh pimpinan sebelumnya. jadi sifatnya melaksanakan kebijakan kebijakan yang dibahas dan ditentukan bersama dengan DPRD tahun sebelumnya.” ujar Roni Gunawan Rambe sekilas mnerakankan sekaligus menandatangani berkas pernyataan sikap PC IMM.
Ia juga membantah isu lelang jabatan yang berkembang di masyarakat, menegaskan belum ada tahapan pelaksanaannya.
Aksi berakhir dengan tertib, massa IMM membersihkan sampah bekas orasi, dan Kasatpol PP menawarkan pengantaran massa ke titik kumpul menggunakan mobil dinas, yang disambut baik oleh peserta aksi.
