RUU Perampasan Aset: Pemulihan Aset Tanpa Putusan Pengadilan Menuai Kontroversi

KompasReal.id

- Editor

Jumat, 19 September 2025 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.com, Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej mengusulkan agar RUU Perampasan Aset mengatur pemulihan aset tanpa putusan pengadilan, yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCBAF).

Hal ini berbeda dengan sistem hukum saat ini yang hanya memungkinkan pemulihan aset melalui putusan pengadilan atau conviction-based asset forfeiture (CBAF).

Kontroversi RUU Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset sendiri menuai kontroversi karena memungkinkan negara untuk menyita aset tanpa vonis hakim.

Eddy berpendapat bahwa NCBAF bukan bagian dari hukum acara pidana atau perdata, sehingga perlu dikelola secara khusus.

Penolakan Istilah “Perampasan Aset”

Eddy juga menolak penggunaan istilah “perampasan aset” dalam RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, istilah yang lebih tepat adalah “pemulihan aset” atau asset recovery, yang mencakup berbagai langkah untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal.

Eddy mengungkapkan bahwa ada tujuh langkah dalam proses pemulihan aset, yang memerlukan penelitian dan perencanaan yang matang.

Ia mengaku telah melakukan penelitian tentang hal ini selama tiga tahun dan menyadari bahwa prosesnya tidaklah mudah.

Target Penyelesaian RUU

DPR RI dan pemerintah telah sepakat untuk segera menyelesaikan proses pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2025.

Rencananya, DPR akan resmi memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Poin Penting RUU Perampasan Aset

  • Pemulihan Aset tanpa Putusan Pengadilan: RUU Perampasan Aset memungkinkan pemulihan aset tanpa putusan pengadilan melalui NCBAF.
  • Penolakan Istilah “Perampasan Aset”: Eddy menolak penggunaan istilah “perampasan aset” dan lebih memilih istilah “pemulihan aset”.
  • Proses Pemulihan Aset: Ada tujuh langkah dalam proses pemulihan aset yang memerlukan perencanaan matang.
  • Target Penyelesaian: DPR RI dan pemerintah menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset pada 2025.
Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia
ARSIP Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri: Dugaan Penyadapan Harus Diungkap Secara Terbuka dan Transparan
Satgas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi di Perbatasan RI–Malaysia
TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Usut Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB Nurfaiza 03
Warga Serahkan Trenggiling Hidup kepada Satgas Yonarmed 19/Bogani, Bukti Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Perbatasan
Bersama Kapolri Baru, Andar Amin Harahap Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
Firli Bahuri Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude dan IPK 4,0
Teguh Santosa: Wartawan Harus Waspadai Optik Algortima
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia

Jumat, 6 November 2026 - 17:35 WIB

ARSIP Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri: Dugaan Penyadapan Harus Diungkap Secara Terbuka dan Transparan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:33 WIB

Satgas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi di Perbatasan RI–Malaysia

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:21 WIB

TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Usut Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB Nurfaiza 03

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:44 WIB

Warga Serahkan Trenggiling Hidup kepada Satgas Yonarmed 19/Bogani, Bukti Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Perbatasan

Berita Terbaru