KompasReal.com, Jakarta – Kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) menuai badai protes. Tak tanggung-tanggung, 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) langsung mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan mereka.
Apa sebenarnya alasan pemerintah pusat memangkas anggaran, dan mengapa para gubernur begitu berang?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa transfer ke daerah terbagi menjadi dua skema: langsung dan tidak langsung.
Transfer tidak langsung, menurutnya, berupa program-program pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di seluruh daerah.
“Kemarin sudah kita terima, diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri dan kita berikan pemahaman bersama,” kata Pras di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Pras mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang anggarannya bersumber dari APBN. “Itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan itu kan di Rp335 triliun. Nah, ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu,” jelasnya.
Sumber di Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pemotongan anggaran TKD dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengefisienkan anggaran negara.
Defisit anggaran yang membengkak akibat berbagai faktor, termasuk pandemi dan gejolak ekonomi global, memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor, termasuk transfer ke daerah.
Namun, penjelasan ini tampaknya tidak meredakan kekecewaan para gubernur. Pada Selasa (7/10/2025), 18 gubernur yang tergabung dalam APPSI mendatangi Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Beberapa gubernur yang hadir antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Gubernur Aceh Mualem mengungkapkan bahwa anggaran daerahnya dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem seusai bertemu Purbaya.
Para gubernur khawatir pemotongan anggaran ini akan berdampak signifikan terhadap pembangunan dan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Mereka berpendapat bahwa daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan pemotongan anggaran secara merata akan menghambat upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (KR/CNN)
