KompasReal.id, Padangsidimpuan — Pusat Koordinasi Nasional (PKN) dan Pusat Koordinasi Daerah (PKD) MAPALA Perguruan Tinggi Se-Indonesia menggelar talkshow bertajuk “Ada Apa dengan Hutan Tapanuli?”.
Kegiatan ini merupakan bentuk refleksi dan langkah nyata MAPALA se-Indonesia menyikapi bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera, khususnya wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Digelar di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS), acara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah daerah, lembaga teknis kehutanan dan kebencanaan, akademisi, serta mahasiswa pecinta alam dari berbagai daerah di Indonesia.
Narasumber yang hadir berasal dari BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan, UPT KPH X Padangsidimpuan, BPBD Tapanuli Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan, dan Tim Survey MAPALA Se-Indonesia.
Diskusi yang berlangsung dinamis menyoroti kondisi terkini Hutan Tapanuli, yang mengalami tekanan serius akibat deforestasi, alih fungsi lahan, dan lemahnya pengawasan kawasan hutan.
Tim Survey MAPALA Se-Indonesia menyampaikan data hasil survei mengenai jumlah titik longsor, pembukaan lahan, penyebab banjir, akumulasi kayu di hulu sungai, serta hasil diskusi dengan masyarakat setempat.
Mereka juga mengangkat permasalahan lambatnya penanganan darurat bencana dan kurangnya akses terhadap jalan serta listrik yang belum optimal hingga saat ini.
Perwakilan BKSDA Wilayah III Padangsidimpuan menjelaskan bahwa Hutan Tapanuli merupakan kawasan strategis dengan keanekaragaman hayati tinggi, termasuk sebagai habitat Orangutan Tapanuli yang sangat terancam punah.
Pihaknya menyampaikan langkah awal identifikasi masalah sekaligus mengakui keterbatasan anggaran dan personil, serta menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan organisasi mahasiswa dalam menjaga kawasan konservasi dari aktivitas ilegal.
Sementara itu, UPT KPH X Padangsidimpuan menyoroti persoalan tata kelola hutan produksi dan lindung. Tekanan terhadap hutan sebagian besar berasal dari praktik pembukaan lahan, sehingga pihaknya mendorong penguatan pengawasan berbasis masyarakat dan edukasi ekologis masif, khususnya bagi generasi muda, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan personil.
Dari sisi kebencanaan, BPBD Tapanuli Selatan menegaskan bahwa mitigasi bencana tidak cukup hanya dengan penanganan darurat. Perlunya sosialisasi ancaman bahaya untuk membangun desa tangguh bencana, sistem peringatan dini, serta upaya pra-bencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan) dan pasca-bencana (rehabilitasi, rekonstruksi) untuk mengurangi risiko dan memulihkan kondisi.
Pihaknya juga mengakui keterbatasan anggaran dan personil, sehingga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, mahasiswa, TNI, dan Polri.
Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan menyampaikan upaya yang dilakukan, antara lain pemanfaatan kayu untuk huntara/hubtap, pengelolaan sampah, reboisasi, penghijauan, serta pemberantasan penebangan liar.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan personil, pihaknya menegaskan pentingnya sistem informasi serta mendorong keterlibatan aktif MAPALA, pencinta alam, dan LSM dalam pengawasan lingkungan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Sesi tanya jawab diwarnai pertanyaan kritis dari peserta, terutama mahasiswa pecinta alam, terkait akses data ke KPH X, konflik dengan Orangutan Tapanuli ke BKSDA Wilayah III, rekonstruksi pasca-bencana ke BPBD Tapanuli Selatan, serta peran pemerintah terhadap tambang ilegal.
Peserta menegaskan bahwa bencana ekologis bukan semata bencana alam, melainkan akibat dari krisis tata kelola lingkungan.
Menutup kegiatan, PKN dan PKD MAPALA Perguruan Tinggi Se-Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu Hutan Tapanuli melalui advokasi, edukasi, dan aksi lapangan, serta mengawasi penanganan keterbatasan anggaran dan personil dari berbagai lembaga terkait.
Mereka juga menyampaikan bantuan kemanusiaan berupa pembangunan musholla MAPALA Se-Indonesia di Desa Tolang Julu, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Koordinator Lapangan sekaligus PKD SUMUT David Pangaribuan menyampaikan harapan bahwa talkshow ini dapat menjadi ruang konsolidasi lintas sektor serta pemantik kesadaran kolektif bahwa penyelamatan Hutan Tapanuli adalah tanggung jawab bersama. (KR01)
Editor : Paruhum
