KompasReal.id, Padang Lawas Utara – Pengelolaan anggaran pendidikan di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kembali menjadi sorotan publik. Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Evaluasi dan Transparansi Integritas Rupiah Padang Lawas Utara (DPP PETIR PALUTA) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Paluta, Jumat (4/9/2026), untuk mempertanyakan sejumlah program dan realisasi anggaran pendidikan Tahun Anggaran 2025.
Massa menilai besarnya anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan harus diikuti dengan transparansi, akuntabilitas, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terhadap sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu diketahui dan dapat diverifikasi publik.
Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang dijadikan rujukan, total anggaran pendidikan mencapai Rp313.881.928.764, dengan realisasi sebesar Rp284.857.024.415 atau 90,75 persen, menyisakan anggaran sebesar Rp29.024.904.349.
Sejumlah pos anggaran menjadi fokus utama massa, di antaranya, dana BOS SD yang tercatat anggaran Rp31.612.269.000, realisasi Rp31.540.729.000. Target kinerja 120 satuan pendidikan, namun realisasi disebut mencapai 220 satuan pendidikan.
Dalam hal ini, massa meminta penjelasan dasar penetapan target, realisasi, daftar sekolah penerima, serta mekanisme pertanggungjawaban.
Pada pengadaan Mebel Sekolah dengan anggaran Rp8.164.624.559, realisasi Rp8.030.868.870. Massa meminta rincian jumlah sekolah, jenis dan volume barang, proses pengadaan, penyedia barang, hingga hasil distribusi.
Kemudian, pada pembangunan Ruang Guru, Kepala Sekolah & TU dengan anggaran Rp614.447.000 dan pembangunan Sarana, Prasarana & Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp5.748.258.000. Massa menuntut kejelasan lokasi kegiatan, sekolah penerima, volume pekerjaan, pelaksana, serta hasil yang telah direalisasikan.
Koordinator aksi Sahrian Siregar, Sahrival Harahap, dan Irfan Siregar menyampaikan tuntutan agar Kepala Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap Kepala Bidang SD serta Kepala Bidang PAUD/TK.
Penanggung Jawab Aksi Rian Hasibuan menegaskan tuntutan tidak hanya soal Dana BOS, tetapi mencakup evaluasi pembangunan, operasional, rehabilitasi sekolah, dan keterbukaan informasi kepada publik.
Kepala Dinas dikatakan sedang menjalankan perjalanan dinas dengan Surat Perintah Dinas (SPD). Namun, kekecewaan muncul karena Kepala Bidang SD dan Kepala Bidang PAUD/TK juga tidak hadir.
Massa menilai tidak ada pejabat yang berwenang memberikan jawaban substansial, padahal tuntutan berkaitan langsung dengan keduanya. Aksi sempat memanas ketika akses kantor dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Karena tidak mendapatkan jawaban yang relevan dan memuaskan, DPP PETIR PALUTA menyatakan akan melanjutkan aksi damai jilid II. Massa bahkan mengancam tidak akan membubarkan diri dan bermalam di lokasi jika tidak memperoleh kepastian atau jaminan tertulis atas tindak lanjut tuntutan.
“Penggunaan anggaran pendidikan khususnya Dana BOS pembangunan operasional dan rehabilitasi sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah peserta didik dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara,” tegas pernyataan massa.
Di sisi lain, penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Paluta terkait rincian program serta target dan realisasi anggaran yang menjadi sorotan tetap diperlukan agar publik memperoleh informasi yang utuh berimbang dan dapat diverifikasi. (RTD)
Editor : Paruhum
