KompasReal.com, Jakarta – Menyusul serangkaian laporan mengenai kasus keracunan yang diduga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberlakukan aturan yang lebih ketat guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 26 September 2025, menyatakan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang terlibat dalam program MBG wajib dipimpin oleh seorang chef bersertifikasi.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan standar operasional program MBG. Oleh karena itu, kami mewajibkan setiap dapur SPPG dipimpin oleh chef yang memiliki sertifikasi kompetensi,” ujar Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan bahwa setiap dapur akan diawasi oleh dua orang chef, di mana satu orang akan ditunjuk langsung oleh BGN dan satu orang lainnya merupakan perwakilan dari mitra pelaksana program.
Selain itu, BGN juga menegaskan komitmennya untuk menghentikan penggunaan produk makanan olahan pabrik dalam program MBG. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendukung perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat sekitar.
“Sesuai dengan instruksi Presiden, program MBG harus memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, bukan hanya menguntungkan pemilik pabrik besar,” tegas Nanik.
Sebagai implementasi dari kebijakan ini, BGN akan memprioritaskan penggunaan bahan-bahan makanan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat, seperti roti yang akan diproduksi oleh ibu-ibu dari siswa penerima manfaat program MBG.
Namun, Nanik mengakui bahwa pengecualian akan diberikan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memproduksi bahan makanan tertentu, seperti susu.
Dalam kesempatan yang sama, BGN juga menyampaikan informasi mengenai hasil investigasi terhadap kasus keracunan yang terjadi. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 5.000 anak menjadi korban keracunan akibat program MBG.
Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa 45 dapur program MBG tidak memenuhi standar prosedur operasional (SOP) yang telah ditetapkan.
Sebagai tindakan tegas, BGN telah menutup 40 dapur di antaranya hingga waktu yang belum ditentukan.
“Kami telah membentuk tim independen yang melibatkan pihak kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dapur-dapur yang bermasalah,” jelas Nanik.
BGN berharap dengan adanya langkah-langkah ini, program MBG dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh siswa di Indonesia. (KR/L6)
