KompasReal.id, Padangsidimpuan – Kondisi aset alat berat milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kian memprihatinkan. Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Bidang Peralatan Dinas PUPR Tapsel, Ahmad Ganti Daulay, melaporkan alokasi dana untuk perawatan dan pemeliharaan alat berat nyaris tidak ada, padahal unit-unit tersebut ditargetkan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp200 juta per tahun.
Hal itu disampaikan Ahmad Ganti Daulay saat ditemui di lokasi eks Kantor PUPR Sadabuan, Kota Padangsidimpuan, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan dari puluhan unit alat berat yang tercatat sebagai aset daerah, saat ini hanya sedikit yang masih berfungsi optimal, yakni dua unit mobil perbaikan listrik, dua unit ekskavator, dan satu unit mobil trado. Sisanya mangkrak dan membutuhkan biaya perbaikan yang bervariasi antara Rp10 juta hingga Rp100 juta per unit.
“Daripada dibiarkan menumpuk dan akhirnya menjadi rongsokan besi tua yang tak bernilai, lebih baik alat-alat yang sudah rusak parah ini dilelang saja ke masyarakat umum. Hasil penjualannya bisa dimanfaatkan untuk merawat unit yang masih bisa diselamatkan atau digunakan sebagai modal beli alat baru,” usul Ahmad.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan tugas pemerintahan sering terhambat.
Ketersediaan suku cadang mahal dan sulit dijangkau, sehingga kinerja alat berat milik daerah kalah bersaing dibandingkan peralatan milik pihak swasta baik dari segi tarif maupun kesiapan operasional.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga I Dinas PUPR Tapsel, Edy, membenarkan kendala tersebut. Ia mengakui pemerintah daerah kerap kewalahan menghadapi biaya operasional dan perawatan alat berat, terutama saat masa tanggap darurat bencana.
Seperti pada peristiwa longsor tahun 2025 lalu, kinerja alat menjadi tidak maksimal karena mayoritas unit membutuhkan perbaikan mendesak, termasuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik: bagaimana daerah dapat memenuhi target penerimaan Rp200 juta dari sewa alat berat jika aset utama yang menjadi sumber pendapatan justru tidak bisa beroperasi karena terbatasnya anggaran pemeliharaan?
Hingga saat ini, belum ada kepastian langkah lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terkait nasib puluhan unit alat berat tersebut.
Masyarakat berharap ada solusi cepat agar aset daerah tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan publik. (AS)
Editor : Paruhum
