Kompasreal.id. Mandailing Natal – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) memastikan empat anak di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, akan kembali mendapatkan hak pendidikan.
Komitmen tersebut dilakukan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Madina. Kedua instansi tersebut turun langsung ke kediaman keluarga untuk melakukan asesmen sekaligus menyusun langkah penanganan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Hak Anak Dinsos P3A Madina, Reni, mengatakan hasil asesmen menunjukkan bahwa orang tua keempat anak tersebut sangat berharap anak-anak mereka dapat kembali bersekolah.
“Kami akan mengawal agar hak pendidikan mereka terpenuhi,” ujar Reni di Panyabungan, Senin (31/8/2026).
Reni menjelaskan, keempat anak yang merupakan putra-putri pasangan PY dan MJ tersebut sudah tidak mengenyam pendidikan sejak 2020. Kondisi itu dipengaruhi keterbatasan ekonomi keluarga serta tempat tinggal yang berpindah-pindah karena orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap.
Menurutnya, orang tua anak-anak tersebut saat ini bekerja menjaga sebuah warung dengan penghasilan sekitar Rp60 ribu per hari. Penghasilan tersebut sebagian besar hanya mencukupi kebutuhan pokok keluarga.
“Orang tua anak-anak ini bekerja menjaga warung dengan penghasilan sekitar Rp60 ribu per hari yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,” jelasnya.
Dalam penanganan kasus tersebut, Dinsos P3A akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Sementara itu, Dinas Pendidikan akan memfasilitasi proses agar keempat anak tersebut dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
Persoalan tersebut juga mendapat perhatian serius dari Bupati Mandailing Natal H. Saipullah Nasution. Bupati memastikan pemerintah daerah akan memberikan penanganan yang tepat bagi keluarga tersebut.
“Jika terbukti keluarga tidak mampu, pemerintah akan mencari solusi melalui bantuan sosial atau penyediaan beasiswa agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” kata Saipullah.
Bupati juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan koordinasi dan memastikan data kondisi keluarga tersebut akurat.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tepat, sehingga empat anak di Pidoli Dolok tersebut dapat kembali bersekolah dan memperoleh hak pendidikan sebagaimana anak-anak lain seusianya. (KR11)
Penulis : KR11
Editor : Paruhum
