Empati di Tengah Polemik: Rusydi Nasution Ingatkan DPRD Padangsidimpuan Tak Sekadar Jalankan Aturan, Tapi Juga Jaga Rasa Keadilan

Redaksi - Editor

Kamis, 2 April 2026 - 11:44 WIB

URL berhasil dicopy

KompasReal.id, PADANGSIDIMPUAN – Polemik kenaikan penghasilan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan terus menjadi perbincangan publik. Di tengah sorotan tersebut, politikus lokal H. Rusydi Nasution menyampaikan pandangannya dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara legalitas dan sensitivitas sosial.

Menurut Rusydi, kebijakan kenaikan penghasilan memang memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pejabat publik tidak boleh semata-mata berpegang pada aspek formal, tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat saat ini.

“Secara aturan memang dibenarkan. Namun dalam situasi sekarang, kita tidak bisa menutup mata terhadap apa yang dirasakan masyarakat. Di sinilah pentingnya empati dan kebijaksanaan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Sebagai kader Partai Gerindra, Rusydi menegaskan bahwa nilai perjuangan partainya menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Ia menyebut, dalam kondisi tertentu, pengorbanan dari pejabat publik menjadi bagian dari tanggung jawab moral.

“Untuk kepentingan yang lebih besar, kami siap menyesuaikan pendapatan. Walaupun aturan memperbolehkan kenaikan, kader Gerindra dididik untuk mendahulukan rakyat di atas kepentingan pribadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rusydi menilai polemik ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi sah atau tidaknya kebijakan, melainkan juga harus mempertimbangkan kepatutan sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, menurutnya, setiap kebijakan publik perlu mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.

Ia juga menyinggung dampak dinamika global yang turut dirasakan hingga ke daerah, mulai dari ketidakstabilan ekonomi dunia hingga kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat.

“Situasi global memberi dampak langsung sampai ke daerah. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran wakil rakyat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar menjalankan aturan administratif,” pungkasnya.

Pernyataan ini menjadi salah satu bentuk penyeimbang dalam polemik yang berkembang, sekaligus memperlihatkan bahwa di tengah kritik publik, masih ada ruang bagi refleksi dan sikap adaptif dari kalangan legislatif dalam menjaga kepercayaan masyarakat.