KompasReal.com, Jakarta — Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera oleh DPR RI dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Satgas tersebut direncanakan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak.
Pembentukan Satgas ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Aceh, Selasa (30/12/2025). Dasco mengatakan Satgas DPR RI akan berkantor langsung di lokasi bencana dan diharapkan diikuti perwakilan kementerian dan lembaga agar koordinasi berjalan lebih efektif.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Sumatera Barat, serta para bupati dari daerah terdampak. Hadir pula sejumlah menteri dan pejabat negara, di antaranya Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Wakil Kepala BNPB, hingga pimpinan BUMN strategis.
Direktur Eksekutif GREAT Institute, Dr. Sudarto, mengapresiasi inisiatif DPR RI bersama pemerintah dalam membentuk Satgas tersebut sebagai tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Satgas ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam merespons kebutuhan penanganan bencana secara cepat dan terukur.
Sudarto menilai keberadaan Satgas DPR RI akan mempercepat dukungan anggaran dan regulasi bagi pemerintah daerah terdampak. Selain itu, Satgas dapat mengidentifikasi kebutuhan perubahan regulasi terkait tata ruang, kepemilikan lahan, dan kehutanan yang diperlukan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Lebih lanjut, GREAT Institute menilai Satgas yang berkantor di Aceh berpotensi menurunkan ketegangan di tengah masyarakat serta mengembalikan kepercayaan publik yang menurun akibat mispersepsi dan lemahnya koordinasi penanganan bencana dalam beberapa waktu terakhir. Sudarto menyarankan agar Satgas menunjuk juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat.
Berdasarkan survei GREAT Institute akhir Oktober 2025, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah mencapai 85,8 persen, namun mengalami penurunan signifikan pascabencana Sumatera sejak akhir November. Oleh karena itu, Sudarto mengusulkan pelibatan aktivis kemasyarakatan dan komunitas relawan berintegritas dalam Satgas, guna memperkuat transparansi, efektivitas pemulihan, serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap negara.KR03
