KompasReal.com, Tapanuli Tengah – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi tekanan politik maupun isu-isu miring yang dialamatkan kepadanya.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Tapteng, Selasa (23/9/2025), saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum anggota DPRD terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.
Menurut Masinton, kritik dan masukan sah-sah saja disampaikan kepada pemerintah, namun berbeda halnya dengan fitnah dan ujaran kebencian.
“Saya itu semakin ditekan semakin mengeras. Silakan kritik, tapi jangan fitnah. Jika ada laporan yang tidak berdasar, saya pastikan akan saya jawab secara hukum,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal perayaan HUT ke-80 Kabupaten Tapteng yang bersamaan dengan rangkaian HUT RI. Menurutnya, kegiatan itu didanai dari sumber yang sah dan tidak menyalahi aturan.
“Itu bukan kegiatan ilegal, terima kasih bagi yang sudah melaporkan, nanti akan kita jawab dengan data dan fakta,” kata Masinton.
Masinton menegaskan, perubahan APBD 2025 telah disusun sesuai Permendagri 15/2024. Karena tidak ada kesepakatan hingga pertengahan Agustus, ia menerbitkan keputusan bupati pada 22 Agustus 2025.
“Jadi tidak benar kalau disebut TAPD tidak membahas hal itu sebelumnya,” tegasnya.
Terkait penataan sempadan pantai, Masinton menolak anggapan bahwa Pemkab Tapteng melakukan penggusuran.
Menurutnya, kebijakan itu hanya menertibkan bangunan baru agar kawasan pantai bisa dinikmati masyarakat dan wisatawan.
“Kita ingin pembangunan yang manusiawi, indah, dan beradab,” katanya.
Sementara itu, menjawab isu rotasi ASN, Masinton memastikan kebijakan tersebut murni berdasarkan kebutuhan instansi, bukan kepentingan politik ataupun uang.
“Silakan kalau mau dilaporkan, tidak ada rotasi ASN yang berdasarkan politik. Kita ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tapteng,” pungkasnya. (KR03)
