, Pasaman — Penertiban tambang emas rakyat di Kabupaten Pasaman dinilai semakin menekan kehidupan ekonomi masyarakat penambang. Warga berharap Anggota DPR RI Andre Rosiade dapat mengambil peran lebih aktif dalam memperjuangkan legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Sejumlah warga menyampaikan bahwa penutupan aktivitas tambang tanpa dibarengi kepastian hukum dan alternatif legal telah berdampak langsung pada penghasilan harian ribuan keluarga. Mereka menilai, negara seharusnya hadir tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga pengaturan yang memberi ruang hidup bagi masyarakat kecil.
“Yang kami alami bukan sekadar penutupan tambang, tapi hilangnya sumber penghidupan. WPR adalah solusi yang kami harapkan agar bekerja secara legal dan terawasi,” ujar salah seorang perwakilan warga penambang Pasaman, Senin (18/1).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Andre Rosiade dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong percepatan penetapan WPR dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Namun hingga kini, warga mengaku belum merasakan langkah konkret yang berdampak langsung di lapangan.
Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak aturan maupun upaya perlindungan lingkungan.
Mereka justru meminta adanya kepastian hukum agar aktivitas pertambangan rakyat dapat diatur, diawasi, dan memberikan kontribusi yang sah bagi daerah.
“Kami tidak ingin bekerja sembunyi-sembunyi. Kami ingin legal, tertib, dan diawasi negara,” tegas warga lainnya.
Warga Pasaman berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan di tingkat pusat, agar persoalan tambang emas rakyat tidak terus berlarut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.(edriadilubis)
Edriadi
