KompasReal.id, Medan – Penegakan hukum yang berkeadilan sekaligus humanis kembali ditunjukkan Kejaksaan Negeri Medan. Sebuah perkara tindak pidana pencurian berhasil diselesaikan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif, sehingga penghentian proses penuntutan disetujui setelah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Persetujuan tersebut diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., berdasarkan pemaparan yang disampaikan secara virtual oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan Ridwan Sujana Ansar beserta jajaran, Selasa (4/8). Kajati Sumut dalam sidang tersebut didampingi Wakil Kajati Sumut Eko Adhyaksono, S.H., M.H., serta Asisten Tindak Pidana Umum Suhendri, S.H., M.H. Setelah menelaah secara saksama aspek formil maupun materil, penghentian perkara pun disetujui sesuai Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.
Kajati Sumut menegaskan, penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif baru dapat diberlakukan apabila perdamaian tercapai atas dasar kesukarelaan kedua belah pihak, hak-hak korban telah pulih sepenuhnya, dan penyelesaian ini dinilai lebih memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dibandingkan membawa perkara ke pengadilan.
Perkara ini bermula pada Kamis, 21 Mei 2026, sekitar pukul 20.30 WIB, di Jalan Sisingamangaraja, Bajak III, Kelurahan Harjosari III, Kecamatan Medan Amplas. Tersangka Ibnu Arif Azmi yang saat itu menjadi penumpang layanan transportasi daring diduga membawa kabur satu unit kendaraan Daihatsu milik pengemudi, Heri Susanto, tanpa izin. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) tentang tindak pidana pencurian.
Dalam proses penyidikan, kendaraan berhasil ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga kerugian yang diderita pun dapat dipulihkan. Tersangka kemudian mengakui perbuatannya, menyampaikan permohonan maaf secara tulus, dan menunjukkan penyesalan. Korban menerima permintaan maaf tersebut dan sepakat menyelesaikan perkara secara damai tanpa paksaan. Kesepakatan perdamaian itu selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar pengajuan penghentian penuntutan.
Kejaksaan menilai, penyelesaian ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial, serta menghindarkan kedua belah pihak dari proses yang berlarut-larut. Pendekatan ini diharapkan melahirkan keadilan yang lebih berimbang dengan tetap menjaga kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas.
Penerapan keadilan restoratif ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis, profesional, dan berkeadilan, khususnya terhadap perkara-perkara yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. (r)
Editor : Paruhum
