Tapanuli Selatan, KompasReal.com — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di tingkat desa melalui penguatan literasi data. Dalam agenda Sosialisasi dan Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang digelar di Kelurahan Simatorkis Sisoma, Kecamatan Angkola Barat, Kamis (22/5/2025), Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menekankan pentingnya data sebagai fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik.
Program “Desa Cantik” yang diinisiasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola dan memanfaatkan data secara akurat dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang efektif harus berbasis pada data yang valid.
“Data itu bahan baku. Bila diproses dengan baik, maka akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Dari sanalah lahir kebijakan publik yang tepat dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi peran agen statistik dan kader desa yang akan menjadi ujung tombak penyebaran semangat pengelolaan data di akar rumput. Para agen ini akan dilatih secara langsung oleh BPS untuk meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data.
“Saya berharap para agen statistik mampu menularkan semangat ini ke desa dan kelurahan lainnya. Ini langkah awal untuk membangun Indonesia dari desa,” tambahnya.
Program “Desa Cantik” tidak hanya menjadi strategi lokal, tetapi juga diarahkan untuk menjadi model nasional dalam mewujudkan desa-desa yang tangguh, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pendekatan berbasis data.
Dengan implementasi program ini, Tapanuli Selatan diharapkan menjadi salah satu daerah percontohan dalam transformasi digital pedesaan di Indonesia, selaras dengan agenda nasional menuju Satu Data Indonesia dan penguatan pembangunan berbasis bukti di seluruh pelosok negeri.
Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Tapsel, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Camat Angkola Barat, serta sejumlah perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti kolaborasi yang kuat dalam mendukung digitalisasi tata kelola desa.
