Kompasreal.id. Mandailing Natal – Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal periode 2009–2014, Iskandar Hasibuan, menyoroti sikap Wakil Bupati Mandailing Natal terkait aspirasi warga Kotanopan mengenai aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berada di sekitar fasilitas umum dan tempat ibadah.
Iskandar menilai, sebagai Wakil Bupati sekaligus putra asli Kotanopan, Wakil Bupati sebenarnya dapat ikut mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.
“Logikanya memang, Wakil Bupati itu pejabat negara dan orang Kotanopan asli. Tinggal telepon Kapolres, selesai. Kenapa harus menyuruh warga yang melapor?” ujar Iskandar saat berdialog dengan sejumlah wartawan di Kota Panyabungan, Senin malam (5/10/2026).
Namun, Iskandar juga mengakui terdapat kemungkinan alasan prosedural yang membuat Wakil Bupati tidak langsung menghubungi Kapolres untuk meminta penindakan.
“Kalau kita baca dari sisi pemerintahan, ada dua kemungkinan kenapa dia begitu. Secara hukum dia tidak boleh main telepon. Wakil Bupati bukan atasan Kapolres,” katanya.
Menurut Iskandar, apabila seorang pejabat meminta aparat kepolisian menangkap seseorang tanpa melalui prosedur hukum, hal tersebut berpotensi dipandang sebagai bentuk intervensi.
“Kalau dia telepon langsung, ‘Tangkap itu’, bisa dianggap intervensi. Di negara kita, semua harus ada laporan polisi (LP) dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, laporan masyarakat atau pihak yang dirugikan diperlukan agar aparat kepolisian memiliki dasar untuk melakukan proses penanganan sesuai ketentuan hukum.
“Tanpa LP dari warga atau Nazir Masjid yang merasa dirugikan, polisi tidak punya dasar hukum untuk menindak PETI. Jadi dia lempar bola ke warga supaya prosedurnya sah, bisa jadi,” kata Iskandar.
Selain aspek prosedural, Iskandar juga menyebut adanya kemungkinan pertimbangan politik. Namun, ia menegaskan hal tersebut merupakan analisisnya terhadap situasi yang berkembang.
“Kedua, secara politik dia menjaga posisi. Ini yang warga Kotanopan rasakan. Kalau Wakil Bupati yang melapor, dia yang akan berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang diduga membekingi PETI jika memang ada,” katanya.
“Kalau warga yang melapor, kalau ada apa-apa, yang berhadapan warga dulu. Itu terkesan cuci tangan, bukan menuduh, kemungkinan,” sambungnya.
Iskandar juga mempertanyakan alasan bahwa penindakan perlu dilakukan apabila aktivitas PETI berada di dekat fasilitas umum atau masjid.
Menurutnya, keberadaan alat berat yang sebelumnya dibakar warga disebut sudah berada tidak jauh dari masjid sehingga persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian serius.
“Kalau alasannya lapor kalau dekat fasilitas umum dan masjid, excavator yang dibakar itu buktinya sudah dekat sekali dengan masjid. Kurang dekat apa lagi? Harus masuk ke dalam masjid baru dianggap dekat?” ujarnya.
Meski demikian, Iskandar mengapresiasi langkah Wakil Bupati yang bersedia menerima audiensi warga Kotanopan. Namun, ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah lebih jauh dalam mendukung aspirasi masyarakat.
“Menurut saya, Wakil Bupati sudah setengah benar karena mau menerima audiensi. Tapi sebagai orang Kotanopan, saya berharap beliau juga berani mengambil bagian dalam persoalan ini,” katanya.
Iskandar menyarankan agar warga kembali melakukan audiensi setelah membuat laporan polisi. Dalam audiensi tersebut, warga dapat meminta Wakil Bupati turut memberikan dukungan sebagai pihak yang mengetahui persoalan tersebut.
“Warga bisa bilang begini, ‘Terima kasih arahannya, Bu Wabup. Kami sudah membuat LP ke Polres Madina. Kami mohon Ibu Wakil sebagai orang Kotanopan ikut menandatangani LP ini sebagai saksi yang mengetahui bahwa aktivitas PETI itu memang dekat dengan masjid, agar Polres lebih cepat bergerak’,” kata Iskandar.
Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Mandailing Natal itu menambahkan, keterlibatan Wakil Bupati dalam mendukung laporan warga, menurut pandangannya, akan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kalau dia mau tanda tangan, berarti dia serius. Kalau dia tidak mau, warga bisa menilai sendiri sikap Wakil Bupati Madina,” pungkasnya. (KR11)
Penulis : KR11
Editor : Paruhum












