​Kas Negara Tak Lagi Mengendap, Pemerintah Batasi SAL Maksimal Rp 100 Triliun

KompasReal.id

- Editor

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk membatasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau kas negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) hanya sebagai dana cadangan operasional bulanan. Langkah ini diambil untuk mengelola kas negara secara lebih efisien dan produktif.

​Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, menyatakan bahwa Kemenkeu hanya akan menyimpan sekitar Rp 100 triliun sebagai buffer operasional, meskipun jumlah pastinya masih dievaluasi (saat ini Rp 100 triliun hingga Rp 200 triliun).

​Pemanfaatan Dana SAL untuk Likuiditas Bank

​Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai pemerintah tidak perlu menahan SAL dalam jumlah besar sebagai buffer fiskal. Sebagai gambaran, pada pertengahan tahun ini SAL sempat mencapai Rp 400 triliun.

​Dana yang berlebih tersebut kini dialihkan ke perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sejak September 2025, total penempatan dana sudah mencapai Rp 200 triliun. Tujuan penempatan ini adalah:

  1. ​Menjadikan dana pemerintah lebih produktif.
  2. ​Memperkuat likuiditas sektor perbankan.
  3. ​Mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

​Dana yang ditempatkan di bank ini tetap dikategorikan sebagai cash dan ditempatkan secara on call, siap digunakan untuk kebutuhan.

​Pendanaan Belanja Negara Dialihkan ke Pasar Keuangan

​Febrio menegaskan bahwa ke depan, kebutuhan belanja negara yang mendesak tidak akan serta merta dipenuhi dengan menarik dana yang sudah ditempatkan di bank.

​Pemerintah akan lebih mengandalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) untuk membiayai belanja jika penerimaan negara tidak mencukupi.

​Keputusan ini dimungkinkan karena pasar keuangan domestik dinilai sudah cukup likuid dan kompetitif, memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengakses pendanaan dari pasar kapan pun diperlukan. (KR/gm)

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia
ARSIP Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri: Dugaan Penyadapan Harus Diungkap Secara Terbuka dan Transparan
Satgas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi di Perbatasan RI–Malaysia
TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Usut Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB Nurfaiza 03
Warga Serahkan Trenggiling Hidup kepada Satgas Yonarmed 19/Bogani, Bukti Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Perbatasan
Bersama Kapolri Baru, Andar Amin Harahap Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
Firli Bahuri Resmi Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude dan IPK 4,0
Teguh Santosa: Wartawan Harus Waspadai Optik Algortima
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:54 WIB

Siap Dorong Kesiapsiagaan Regional, Kasad Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia

Jumat, 6 November 2026 - 17:35 WIB

ARSIP Tegaskan Dukungan kepada Presiden Prabowo dan Kapolri: Dugaan Penyadapan Harus Diungkap Secara Terbuka dan Transparan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:33 WIB

Satgas Yonarmed 19/Bogani Gagalkan Penyelundupan 32 Kg Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi di Perbatasan RI–Malaysia

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:21 WIB

TNI AL dan Kementerian ESDM Bersinergi Usut Dugaan Pelanggaran Distribusi BBM Kapal SPOB Nurfaiza 03

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:44 WIB

Warga Serahkan Trenggiling Hidup kepada Satgas Yonarmed 19/Bogani, Bukti Keberhasilan Pembinaan Masyarakat Perbatasan

Berita Terbaru