KompasReal.com, Jakarta – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi serentak pada Senin, 20 Oktober 2025, menandai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi yang bertajuk “Indonesia Cemas” ini menyuarakan 17 poin tuntutan utama di bawah seruan #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan aksi ini merupakan refleksi atas kinerja satu tahun pemerintahan yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan justru melahirkan masalah baru, ketimpangan, serta kemunduran demokrasi.
Poin-Poin Tuntutan Utama BEM SI:
Mahasiswa memfokuskan tuntutannya pada beberapa isu kunci, yaitu:
1. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG):
BEM SI mendesak evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah di lapangan, mulai dari infrastruktur, distribusi, hingga pengawasan anggaran. Kasus keracunan MBG disebut sebagai bukti bahwa pelaksanaannya belum berpihak kepada rakyat dan berpotensi menjadi “proyek politik.”
2. Penghentian Represifitas Aparat:
Mahasiswa menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditangkap dalam demonstrasi serta penghentian segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, maupun jurnalis. Tindakan represif dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi.
3. Evaluasi Kabinet dan Pencopotan Menteri:
BEM SI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih dan mendesak pencopotan menteri yang dinilai bermasalah. Secara spesifik, mereka menyoroti Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri HAM, dan Menteri Kehutanan yang dianggap gagal melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi.
4. Reformasi dan Transparansi Anggaran:
Mahasiswa mendesak reformasi struktural lembaga legislatif untuk menghentikan praktik politik transaksional. Selain itu, BEM SI menyoroti anggaran pertahanan dan keamanan yang dinilai membengkak. Mereka meminta transparansi penggunaan anggaran dan pembatasan peran militer hanya pada fungsi pertahanan, menegaskan perlunya menghentikan “militerisme dalam kehidupan sipil.”
5. Isu Lingkungan, Pendidikan, dan Kemanusiaan:
Tuntutan lain yang disorot mencakup:
- Penghentian proyek food estate yang dinilai merusak lingkungan.
- Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan pemenuhan alokasi 20% APBN.
- Pengesahan RUU pro-rakyat, seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
- Penguatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
- Penegasan sikap menolak normalisasi dengan Israel dan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina.
Muzammil Ihsan menegaskan bahwa seluruh tuntutan ini disampaikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia dan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat. (KR/tp)
