KompasReal.com, Medan – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan warga terdampak bencana. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta validasi data Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga Tapsel.
Komitmen tersebut disampaikan Gus Irawan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).
Dalam forum tersebut, Gus Irawan mengapresiasi dukungan penuh pemerintah pusat dan provinsi. Ia memberikan perhatian khusus agar warga dengan kategori rumah rusak sedang tetap mendapatkan bantuan yang layak.
“Kami terus mengupayakan agar seluruh warga terdampak, termasuk yang rumahnya rusak sedang, mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujar Gus Irawan.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memaparkan bahwa Tapanuli Selatan menjadi wilayah dengan usulan pembangunan Huntara terbanyak, yakni 802 unit, disusul Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Utara 40 unit.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 5.951 unit Hunian Tetap (Huntap) di Sumatera Utara rampung pada akhir Januari 2026.
“Targetnya, sebelum memasuki bulan Ramadan, masyarakat sudah bisa pindah ke Huntara maupun Huntap agar tidak ada lagi warga yang tinggal di pengungsian,” tegas Suharyanto.
Mendagri Tito Karnavian menekankan lima daerah yang menjadi prioritas pemulihan di Sumut, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.
Ia memastikan seluruh hunian bagi korban bencana akan dibangun di atas lahan milik pemerintah.
Senada dengan hal itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengungkapkan estimasi kerugian sektor perumahan akibat bencana di Sumut mencapai Rp2,52 triliun dengan total rumah terdampak lebih dari 26 ribu unit.
Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov Sumut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk lima sektor prioritas. Porsi terbesar senilai Rp275 miliar dialokasikan untuk infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, dan rehabilitasi rumah.
Selain itu, anggaran juga menyasar sektor pendidikan sebesar Rp36,8 miliar, kesehatan Rp6,9 miliar, serta bantuan keuangan kabupaten/kota Rp110 miliar.
“Kami melakukan pergeseran anggaran untuk memastikan pemulihan berjalan cepat. Di bidang pendidikan, dana dialokasikan untuk infrastruktur sekolah dan program SPP gratis bagi siswa di daerah bencana,” jelas Bobby Nasution.
Rapat strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Surya, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah terdampak bencana di Sumatera Utara. (KR02)
