Padangsidimpuan, KOMPASREAL.COM – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Yandri Susanto, yang menyinggung LSM dan Wartawan “Bodrex” yang kerap mengganggu Kepala Desa (Kades) dalam rapat dengan Kabaharkam Polri, Komjen Pol Fadil Imran, Sabtu (1/2/2025), menimbulkan keprihatinan bagi Pimpinan Umum Media KompasReal.com.
“Kami memahami bahwa ada oknum di setiap profesi yang mungkin melakukan tindakan tidak etis. Namun, mengeneralisasi seluruh profesi wartawan dan LSM sebagai “Bodrex” yang mengganggu kepala desa adalah tindakan yang tidak adil dan tidak berdasar,” tegas Pimpinan Umum Media KompasReal.com, Armansyah Nasution.
Pernyataan Menteri Yandri berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap profesi jurnalis dan LSM, serta mengabaikan peran penting mereka dalam demokrasi dan pembangunan.
Pimpinan Umum Media KompasReal.com menekankan bahwa jurnalis memiliki peran vital dalam mengawasi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Mereka memiliki kewajiban untuk mengungkap ketidakbenaran, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan publik. Media juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Jurnalis berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, memastikan suara rakyat didengar dan dipertimbangkan,” jelas Pimpinan Umum Media KompasReal.com.
LSM, menurutnya, seringkali terlibat dalam program-program pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. LSM juga berperan sebagai pengawas kebijakan dan advokat bagi kelompok rentan, memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
“Profesi jurnalistik memiliki kode etik yang ketat, yang mengatur etika dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas. Terdapat mekanisme sanksi bagi oknum jurnalis yang melanggar kode etik, baik dari organisasi profesi maupun hukum,” tambah Pimpinan Umum Media KompasReal.com.
Ia mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas masing-masing, demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan.
