KompasReal.com, Medan – Aliansi Mahasiswa Pemuda Merdeka (AMPM) menuding keras Kapolres Mandailing Natal (Madina) telah gagal total dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.
Di tengah maraknya tambang emas ilegal (PETI) yang merajalela di Madina, aparat kepolisian justru tampak diam, seolah menjadi penonton dalam kejahatan lingkungan dan ekonomi yang sudah menelan korban jiwa.
Aktivitas PETI di Madina kini bukan lagi rahasia umum. Penambangan tanpa izin itu berlangsung terang-terangan di depan mata aparat, namun tak ada tindakan tegas.
Demikian disampaikan juru bicara AMPM, Sutan Paruhuman Nasution kepada media usai menyerahkan laporan pengaduan ke Kantor DPD Gerindra Sumut, Jumat (17/10/2025) siang tadi.
AMPM menilai hal ini sebagai bentuk nyata kelalaian dan pembiaran oleh Kapolres Madina, bahkan terindikasi ada kongkalikong antara oknum penegak hukum dan pelaku tambang ilegal.
“Rakyat sudah muak! Nyawa sudah melayang, alam rusak, dan negara dirugikan, tapi Kapolres Madina seolah tidur di atas penderitaan masyarakat. Jika Polri masih punya nurani, copot Kapolres Madina sekarang juga!” tegas juru bicara AMPM dalam pernyataan resminya.
AMPM menyoroti bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal di Madina mencapai miliaran rupiah karena tidak ada pemasukan resmi ke kas daerah, kebocoran PAD yang nyata dan terus dibiarkan.
Situasi ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum di Madina sudah lumpuh, dan kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian berada di titik nadir.
Sebagai langkah konkret, AMPM mendatangi Kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara untuk menyerahkan surat pengaduan resmi kepada Ade Jona Prasetyo, anggota DPR RI Komisi XII sekaligus Ketua DPD Gerindra Sumut.
Surat tersebut berisi desakan agar DPR RI segera turun tangan, memanggil pihak-pihak terkait, dan menekan Kapolri agar mencopot Kapolres Madina yang dianggap gagal menjaga wibawa institusi.
“Kami tidak butuh janji manis atau klarifikasi kosong. Kami butuh tindakan nyata. Bila Kapolres Madina tetap dibiarkan, maka jelas Polri sedang mempertaruhkan nama baik institusinya sendiri,” lanjut pernyataan AMPM.
AMPM juga memperingatkan bahwa mereka tidak akan berhenti di sini. Jika tuntutan mereka diabaikan, AMPM akan menggelar aksi di Mabes Polri, serta membuka data-data dugaan keterlibatan oknum penegak hukum yang bermain di balik bisnis tambang ilegal di Madina.
“Kami akan buktikan siapa yang bermain. Jangan pikir mahasiswa dan pemuda bisa dibungkam. Kami berdiri di atas kebenaran dan untuk kepentingan rakyat Madina,” pungkas AMPM. (Tim)
