Padangsidimpuan, KompasReal.com – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, menolak kebijakan pemangkasan anggaran media oleh Pemerintah Kota, Senin, 16 Juni 2025.
Aliansi yang terdiri dari wartawan media cetak dan siber ini menyoroti penghentian anggaran berlangganan koran dan pembinaan kemitraan, termasuk penganggaran kliping liputan berita yang telah distop. Mereka menilai kebijakan ini menghambat sinergi antara Pemko dan insan pers.
Kepala Dinas Kominfo Padangsidimpuan, Nurcahyo Budi Susetyo, dianggap kurang transparan sejak menjabat, sehingga hubungan antara Pemko dan wartawan menjadi kurang harmonis. Aksi diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rahmat Marzuki, Kadis Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo, dan Kasatpol PP Zulkifli Lubis.
Dalam orasinya, Erik Astrada menyatakan, “Kalau alasan efisiensi, kenapa yang dipotong justru anggaran media? Ini bukan soal uang, ini soal bagaimana pemerintah menghargai mitra pers yang selama ini mendukung program mereka!”
Erik juga menyerukan agar Wali Kota mencopot Kadis Kominfo demi memperbaiki hubungan kemitraan antara wartawan dan Pemko.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kadis Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo menjelaskan bahwa penghentian pembayaran kliping berita didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menambahkan bahwa tidak ada regulasi yang memperbolehkan Pemko Padangsidimpuan melanjutkan pembiayaan kliping seperti sebelumnya.
Setelah menyampaikan aspirasi selama hampir setengah jam, Aliansi Mata Pena melanjutkan aksi damai ke Kantor DPRD Padangsidimpuan. Mereka disambut oleh anggota Komisi II DPRD, antara lain Wakil Ketua Taty Aryani Tambunan, Wakil Ketua Dwi Fortuna Nasution, dan anggota Andi Lumalo Harahap.
Anggota DPRD tersebut membantah tudingan bahwa DPRD melakukan pemangkasan anggaran media. Mereka berjanji akan menggelar rapat dengar pendapat dan memanggil pihak terkait, khususnya Kadis Kominfo, dalam waktu dekat untuk mencari akar permasalahannya.
