KompasReal.com, Padangsidimpuan – Fraksi Gerakan Persatuan Demokrat Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Padangsidimpuan menyoroti banyaknya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersandung kasus hukum.
Hal ini disampaikan dalam Nota Pengantar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di kantor DPRD, Kamis (25/9/2025).
Khoiruddin Siagian, yang membacakan pandangan fraksi, mendesak Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, untuk mengevaluasi kinerja OPD.
Menurutnya, banyaknya permasalahan hukum yang terjadi mengindikasikan adanya masalah serius dalam kinerja pemerintahan.
“Hampir semua OPD diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Kami meminta Wali Kota segera melakukan evaluasi,” tegas Khoiruddin.
Fraksi Gerindra juga menyoroti peran Inspektur yang dinilai tidak maksimal dalam mengawasi dan mendampingi OPD.
Mereka menduga, kondisi ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pendampingan agar OPD bekerja sesuai peraturan.
“Kami secara khusus meminta Wali Kota mengevaluasi kinerja Inspektur, karena dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti keluhan masyarakat terkait antrean panjang layanan hemodialisa.
Mereka meminta pihak eksekutif memantau antrean tersebut untuk memastikan pelayanan publik prima di rumah sakit milik Pemkot Padangsidimpuan berjalan sesuai aturan. (KR/LK)
