KompasReal.com, Paluta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (IMA Tabagsel) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Padang Lawas utara (Paluta) Pada Selasa (03/06/2025).
Aksi njuk rasa yang dilaksanakan oleh IMA Tabagsel ini dikawal ketat dan diawasi oleh Aparat TNI dan Polisi beserta Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban.
Adapun aksi Unjukrasa tersebut berkaitan dengan dugaan keresahan masyarakat setelah dilaksanakan ekskusi lahan sawit Register 40 yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pada 25 April 2025 lalu di Paluta dan Padang Lawas.
Habib Mulia dalimunthe selaku kordinator Aksi Menyampaikan bahwa setelah dilaksankannya ekskusi Register 40 memunculkan dugaan Konflik sosial bagi masyarakat.
“Setelah dilaksanakan ekskusi Register 40 di Wilayah simangambat dan Ujung batu hari ini muncul isu adanya dugaan permintaan agar para petani Sawit yang ikut lahannya dalam Kawasan Register 40 untuk menjual Hasil Sawitnya ke PT Agrinas Palma Nusantara dan Juga dugaan permintaan Uang Konstribusi Rp. 400/Kg dari Sawit Masyarakat Kepada PT Agrinas Palma Nusantara, ada apa ini kawan kawan apakah Negara akan lebih Kejam kepada rakyat nya,” cap Habib dalam orasinya.
Selain daripada dugaan permintaan uang Konstribusi Massa IMA Tabagsel juga menyoal
peralihan Lahan Sawit Register 40 kepada PT Agrinas Palma Nusantara oleh Satgas PKH yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa hingga mengakibatkan hak -hak sebagian masyarakat terabaikan.
“Bahwasanya dengan adanya ekskusi Lahan Register 40 telah memunculkan polemik di tengah tengah masyarakat yang menggantungkan hidup dari bagi hasil kebun yang dikelola perusahaan sebelumnya, yang mana kini mereka harus gigit jari dikarenakan lahan tersebut telah di ekskusi dan belum tahu hasil kebun tersebut kapan dapat mereka Terima kembali,” teriaknya lagi.
Dalam tuntutannya, massa IMA Tabagsel juga mendesak agar Bupati dan DPRD Padang Lawas utara untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat yang terkena dampak ekskusi Register 40, lalu melakukan lengawalan terkait dengan hak hak masyarakat sebelumnya.
Selanjutnya, meminta DPRD dan Bupati Paluta untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat terkena dampak ekskusi Register 40.
IMA Tabagsel juga meminta agar dilakukan pemanggilan kepada Pimpinan PT Agrinas Palma Nusantara untuk melakukan penerangan terkait bagaimana Pengelolaan Lahan Register 40 dan di jelaskan secara terperinci agar tidak timbulnya Konflik Sosial.
Selesai menyampaikan aspirasinya, massa IMA Tabagsel kemudian diterima oleh Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan selaku Sekda Kabupaten Paluta.
Patuan menyampaikan Pemerintah Kabupaten Paluta akan selalu siap membela hak hak masyarakatnya terkait permasalahan yang ada dalam Lahan Register 40.
“Karena dalam kawasan tersebut ada masyarakat kita, tentu kami dari pemerintah daerah terkhusunya padang lawas utara wajib hadir ketika ada permasalahan tersebut dan akan melakukan kordinasi terhadap pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut,” Patuan menutup tanggapannya. (KR02)
