Musda Golkar Sumut di Medan Hasilkan Rekomendasi Pemekaran Provinsi Tapanuli, Kepulauan Nias, Tabagsel, dan Pembentukan Kabupaten Pantai Barat untuk Disampaikan ke Presiden

Redaksi

- Penulis

Rabu, 11 Februari 2026 - 19:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.id, Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara yang digelar di Hotel JW Marriott Medan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rekomendasi ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat dan kader partai untuk memperjuangkan pemekaran wilayah di provinsi terbesar di Pulau Sumatera tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri, menegaskan bahwa salah satu fokus utama rekomendasi adalah upaya pemekaran Provinsi Tapanuli, Kepulauan Nias, dan wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menjadi provinsi baru, serta pembentukan Kabupaten Pantai Barat hasil pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut Aswin, wacana pemekaran ini bukanlah gagasan baru, melainkan aspirasi lama yang sudah berkembang di berbagai lapisan masyarakat di Sumatera Utara. Upaya ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang secara geografis sangat luas.

Selain pemekaran provinsi, Musda Golkar juga merekomendasikan pemekaran administratif di tingkat kabupaten, khususnya di kawasan Tabagsel. Rekomendasi tersebut mengusulkan pembentukan Kabupaten Pantai Barat yang akan memisahkan sebagian wilayah dari Kabupaten Mandailing Natal, sehingga ada dua daerah otonom yang baru di kawasan tersebut.

H. Aswin Parinduri menyatakan keyakinannya bahwa kader-kader Partai Golkar yang duduk di DPR RI, khususnya yang bertugas di Komisi II DPR RI — yang membidangi pemerintahan dan otonomi daerah — dapat memperjuangkan rekomendasi ini di tingkat pusat. Ia berharap dukungan politik ini akan memperkuat peluang realisasi pemekaran daerah sesuai aspirasi masyarakat.

Informasi Tambahan (Konteks Nasional tentang Pemekaran Wilayah)
Wacana pemekaran daerah di Indonesia terus berkembang, dengan ratusan usulan pemekaran mencakup puluhan calon provinsi baru, termasuk beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti Tapanuli dan Kepulauan Nias. Namun, realisasinya masih terganjal oleh moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah sejak beberapa tahun lalu.
Pikiran Rakyat Garut
Jika usulan ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat, jumlah provinsi di Indonesia berpotensi meningkat secara substansial dalam beberapa tahun ke depan.
Pikiran Rakyat Garut
Apakah kamu juga ingin versi yang lebih panjang (feature) dengan kutipan langsung dari pernyataan narasumber dan penjelasan tentang masing-masing wilayah yang diusulkan?

Penulis : Edy siregar

Editor : EMAS

Sumber Berita: Ig

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ramadan Berbagi: IPK Eks Barteng dan Polsek Barumun Tengah Sebarkan 300 Paket Takjil ke Pengguna Jalan
Kadis Perhubungan Padangsidimpuan Jadi Tersangka Korupsi Parkir, Diduga Serap Rp432,4 Juta Dana Retribusi
Apresiasi untuk Penertiban PETI Madina, GAPERTA Dorong Tindaklanjuti ke Angkola Selatan
Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tetap mempertahankan Surat Edaran
Wali Kota Medan Terbitkan Surat Edaran Penataan Penjualan Daging Non-Halal, Bukan Larangan Total
Aksi Protes Warga Tak Digubris, Truk Bermuatan Pasir Terperosok di Jalan Negeri Lama
Salat Tarawih Pertama, Bupati Madina Mengajak Masyarakat Tingkatkan Ibadah Selama Ramadhan
Penguatan Desa: Fondasi Kokoh Menuju Sumatera Utara yang Maju dan Berkelanjutan
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 19:09 WIB

Ramadan Berbagi: IPK Eks Barteng dan Polsek Barumun Tengah Sebarkan 300 Paket Takjil ke Pengguna Jalan

Kamis, 12 Maret 2026 - 00:26 WIB

Kadis Perhubungan Padangsidimpuan Jadi Tersangka Korupsi Parkir, Diduga Serap Rp432,4 Juta Dana Retribusi

Kamis, 5 Maret 2026 - 06:28 WIB

Apresiasi untuk Penertiban PETI Madina, GAPERTA Dorong Tindaklanjuti ke Angkola Selatan

Kamis, 26 Februari 2026 - 19:48 WIB

Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tetap mempertahankan Surat Edaran

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:43 WIB

Wali Kota Medan Terbitkan Surat Edaran Penataan Penjualan Daging Non-Halal, Bukan Larangan Total

Berita Terbaru

Mimbar jumat

Menjaga “Lentera” Ramadhan: Dari Musim ke Gaya Hidup

Jumat, 20 Mar 2026 - 13:38 WIB

Mandailing natal

Kapolres Madina dan Bupati Tinjau Pos PAM II Natal hingga Pantai Kavling

Kamis, 19 Mar 2026 - 19:31 WIB