Aparatur Desa Yanti Batubara Pura-pura Jadi Kepala Desa, Tagih Rp 500 Ribu untuk PRONA

KompasReal.id

- Editor

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.id, Tapanuli Selatan – Seorang warga dengan inisial JL mengaku dikenai biaya sebesar Rp 500.000 saat mengurus sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Kepala Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Kejadian terjadi ketika anak JL datang menjemput sertifikat. Menurut informasi yang dimilikinya, pengurusan sertifikat PRONA ditanggung APBN dan seharusnya gratis, sehingga ia mempertanyakan penggunaan uang tersebut.

“Saya bertanya, uang Rp 500.000 itu digunakan untuk apa saja, karena saya tahu pengurusan PRONA gratis,” ucap anak JL.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya ukur, materai, formulir, serta konsumsi petugas yang mengukur.

Sementara itu, aparatur kantor desa bernama Yanti Batubara menyatakan bahwa penetapan biaya sebesar Rp 500.000 merupakan arahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun, konfirmasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa hal tersebut tidak benar.

“Itu tidak benar dan tidak ada arahan BPN mematok biaya segitu,” jelas Annisa Sibarani dari Kantor Pertanahan setempat.

Kejanggalan yang Ditemukan

Ketika anak JL menanyakan status jabatan Yanti Batubara, perempuan tersebut mengaku sebagai Kepala Desa Parsalakan. Bahkan, ia menyatakan bahwa masyarakat kurang bersyukur hanya dikenai biaya Rp 500.000.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Yanti Batubara bukan Kepala Desa Parsalakan. Kepala Desa yang sah saat ini adalah Surya Darma Siregar.

Anak JL juga mengungkapkan adanya tindakan tidak etis dari Yanti Batubara. “Dia mengaku sebagai Kepala Desa, dan bahkan sempat ingin merampas sertifikat dari tanganku sebelum saya berhasil mempertahankannya,” ujarnya.

Masyarakat mengaku bahwa Yanti Batubara sering bersikap arogan dan mengaku sebagai Kepala Desa kepada warga yang tidak mengenalnya.

Mereka meminta Camat Angkola Barat untuk mengevaluasi perilakunya. Sementara itu, JL berencana melaporkan kejadian ini ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara. (KR07)

Penulis : Gende

Editor : EMAS

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPC MAI Padangsidimpuan Kecam Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut, Siap Menjaga Etika dan Integritas PWI Sumut
Julpan Tambunan Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Tabagsel 2026–2029, Targetkan Gedung Sekretariat dan Profesionalisme Jurnalistik
Jangan Terkesan Pembiaran, Pelapor Desak Kapolda Sumut Segera Selesaikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Tapsel
DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian
The Khourt Competition Sukses Digelar, Anto Genk Harap Jadi Kalender Tahunan
Rakerwil KAHMI Sumut, Syahrul dan Rusdi Tekankan Soliditas serta Kolaborasi, RM Syafi’i Susun Program Realistis
Dari Senjata ke Spidol: Prajurit Yonif 147/KGJ Mengajar di SD Perbatasan Bintuni
Berita ini 522 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 12:08 WIB

DPC MAI Padangsidimpuan Kecam Keras Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 12:52 WIB

Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut, Siap Menjaga Etika dan Integritas PWI Sumut

Jumat, 30 Oktober 2026 - 14:51 WIB

Julpan Tambunan Terpilih Aklamasi Pimpin PWI Tabagsel 2026–2029, Targetkan Gedung Sekretariat dan Profesionalisme Jurnalistik

Jumat, 30 Oktober 2026 - 13:48 WIB

Jangan Terkesan Pembiaran, Pelapor Desak Kapolda Sumut Segera Selesaikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Anggota DPRD Tapsel

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:52 WIB

DSN MUI Kaji Kripto Syariah, RWA dan Tokenisasi Sukuk Jadi Perhatian

Berita Terbaru