DPR RI Soroti Tambang Emas Ilegal di Sumbar, Mulyadi Minta TNI Bertindak Tegas

Paruhum Nasution

- Editor

Minggu, 24 Mei 2026 - 15:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.id, Padang– Anggota Komisi I DPR RI, Mulyadi, menyoroti maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat yang diduga mendapat dukungan dari pihak tertentu.

Ia meminta aparat, khususnya TNI, mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas tambang tanpa izin yang dinilai semakin merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi, baru-baru ini dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto.

Dalam rapat tersebut, Mulyadi menegaskan bahwa praktik tambang emas ilegal di Sumatera Barat telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan menggunakan ratusan alat berat jenis ekskavator.

Aktivitas itu bahkan dilakukan secara terang-terangan dengan dalih kepentingan masyarakat.

“Tambang ilegal ini sudah sangat masif. Beroperasi bertahun-tahun dengan alat berat, namun seolah tidak tersentuh,” ujar Mulyadi.

Ia juga mempertanyakan lemahnya pengawasan aparat di daerah terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung secara terbuka.

Menurutnya, kondisi tersebut sulit dipercaya jika tidak diketahui oleh pihak terkait.

Mulyadi menilai dampak tambang ilegal sangat luas, mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga memakan korban jiwa.

Ia menyinggung kasus meninggalnya sembilan warga akibat aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Sijunjung beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, terdapat sedikitnya 116 titik tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung.

Bahkan, beberapa titik lokasi tambang disebut berada hanya puluhan meter dari kantor Bupati Sijunjung.

Mulyadi meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta TNI untuk bersinergi dalam memberantas aktivitas pertambangan ilegal demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dan melindungi keselamatan masyarakat. (Edriadi)

Editor : Paruhum

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pembongkaran Paksa Rumah di Pasaman Picu Keresahan, Tanpa Izin dan Musyawarah
Festival Minangkabau 2026 Resmi Dibuka, Budaya Sumbar Jadi Magnet Wisata Nasional
Bari Hardiman dan Perpi Mariani Resmi Menikah, Pesta Adat Mandailing Meriah di Simpang Tonang Induk
WALHI Laporkan Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal Sumbar ke Mabes Polri dan Komnas HAM
APBD Pasaman Tersandung di Pos Perjalanan Dinas, Audit BPK Ungkap Kelebihan Bayar Rp243 Juta
PACAH Talau Juara 1 Turnamen Sepak Bola Pagaran Cubadak, Sukses Taklukkan Parengerenge di Final Dramatis
Penyiapan Lahan Selesai, Inisiatif MDA Bawa Wajah Baru Lanai Hilir
Sudah Dibayar Lunas, Proyek Puskesmas Bonjol Pasaman Masih Sisakan Temuan Kekurangan Volume
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:19 WIB

Pembongkaran Paksa Rumah di Pasaman Picu Keresahan, Tanpa Izin dan Musyawarah

Jumat, 26 Juni 2026 - 15:48 WIB

Festival Minangkabau 2026 Resmi Dibuka, Budaya Sumbar Jadi Magnet Wisata Nasional

Kamis, 25 Juni 2026 - 16:17 WIB

Bari Hardiman dan Perpi Mariani Resmi Menikah, Pesta Adat Mandailing Meriah di Simpang Tonang Induk

Kamis, 25 Juni 2026 - 11:47 WIB

WALHI Laporkan Dugaan Pembiaran Tambang Ilegal Sumbar ke Mabes Polri dan Komnas HAM

Rabu, 24 Juni 2026 - 13:25 WIB

APBD Pasaman Tersandung di Pos Perjalanan Dinas, Audit BPK Ungkap Kelebihan Bayar Rp243 Juta

Berita Terbaru