KompasReal.id, Madina, Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengatakan efisiensi yang diberlakukan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pembangunan berupa pembatalan beberapa program yang telah direncanakan.
Hal tersebut disampaikan Saipullah saat menghadiri Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) anggota DPRD Sumatera Utara di Aula Hotel D’San Panyabungan, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan, pada Rabu, 8 Juli 2026.
“Perencanaan yang semula kami sudah buat untuk pembangunan dalam rangka perbaikan jalan, sekolah, irigasi, juga pertanian, praktis dengan dipotongnya anggaran di 2025, semuanya terpaksa kamu cancel kegiatan itu,” kata dia.
Saipullah menuturkan, pemotongan anggaran tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi fiskal Madina. Terlebih pada tahun lalu ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu yang jumlahnya cukup signifikan menambah beban belanja pegawai.
Di sisi lain, bencana pada 2025 silam yang mengakibatkan rusaknya ribuan hektare lahan masyarakat dan hancurnya infrastruktur memperparah kondisi tersebut. Apalagi, dari Rp6 triliun Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan pemerintah pusat untuk daerah Sumatera Utara, Madina sama sekali tidak mendapat satu rupiah pun.
“Dari total 10 triliun yang dikembalikan, Sumut dapat 6 triliun. Tapi sayangnya, Mandailing Natal satu rupiah pun tidak mendapat dari transfer itu,” tambah Saipullah.
Maka dari itu, bupati berharap kondisi ini menjadi perhatian dan aspirasi yang akan disampaikan anggota DPRD Sumut kepada Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution sehingga Madina mendapat perhatian, utamanya jalan penghubung Panyabungan dengan pantai barat.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menyampaikan kondisi jalan provinsi yang rusak memperlambat akses bantuan di masa bencana ke wilayah pantai barat. Dia pun meminta gubernur memperhatikan ruas jalan penghubung Panyabungan dengan pantai barat.
Terkait TKD yang tidak diterima Madina, Erwin menilai seharusnya kondisi bencana menjadi pertimbangan. Selain itu, penetapan itu terkesan tidak adil karena Madina merupakan salah satu penyumbang utama PAD Sumut.
“Padahal kalau kita gali potensi PAD dan potensi penyumbang pajak, Mandailing Natal termasuk rangking,” pungkas ketua DPRD.
Dalam kesempatan ini, 10 anggota DPRD Sumut dari Dapil VII hadir seluruhnya, yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua.
Penulis : Kr03
Editor : Emas
