KompasReal.com, DELI SERDANG – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan keprihatinannya atas dampak pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun 2026. Alokasi untuk Provinsi Sumut dipotong sebesar Rp 1,1 triliun dari total Rp 5,5 triliun pada tahun sebelumnya.
Menurut Bobby, meskipun pemangkasan ini tidak terlalu memukul keuangan Pemprov, dampaknya akan sangat terasa oleh kabupaten dan kota kecil yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
”Ada daerah mungkin untuk di provinsinya berimbas, tapi untuk kabupaten yang kecil itu yang kasihan. Seperti di Kabupaten Nias atau daerah lain yang PAD-nya kecil dan masih kekurangan dana transfer, khususnya daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan lah,” ujar Bobby di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada Selasa (7/10/2025).
Pernyataan ini disampaikan Bobby usai berdiskusi dengan Kementerian Keuangan bersama sejumlah gubernur lain di Jakarta.
Ancaman Perubahan RPJMD dan Alasan Pemangkasan
Bobby menjelaskan, pengurangan anggaran transfer ini berpotensi menghambat pelaksanaan lima program prioritas Pemprov Sumut. Jika kondisi ini berlanjut, pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
”Kita prioritaskan dulu lima program kita dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah memangkas anggaran TKD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi Rp 649,99 triliun, berkurang drastis dari APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Meskipun kemudian ditambah Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun, jumlahnya tetap jauh di bawah alokasi tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa alasan utama pemangkasan ini adalah karena ditemukan banyak penyelewengan dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
“Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak gerah dan ingin mengoptimalkan,” jelas Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya pada Kamis (2/10/2025). (KR/gm)
