KompasReal.com, – Provinsi Sumatera Utara secara resmi memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejak akhir November 2025. Status tanggap darurat berakhir pada 31 Desember 2025, dan kini wilayah ini berada dalam fase transisi selama tiga bulan hingga akhir Maret 2026, dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta rehabilitasi infrastruktur.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan bahwa pemerintah provinsi telah melakukan pergeseran anggaran APBD sebesar Rp 430,5 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan. Dana tersebut dialokasikan terutama untuk bidang infrastruktur (Rp 275 miliar lebih), pendidikan, kesehatan, serta komunikasi dan informatika, guna memperbaiki kerusakan yang mencapai kerugian ekonomi sekitar Rp 17,4 triliun, sementara kebutuhan total rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp 69,47 triliun.
Upaya pembangunan hunian menjadi prioritas utama. Hingga pertengahan Januari 2026, sebanyak 648 unit hunian tetap (Huntap) telah memasuki tahap groundbreaking di beberapa kabupaten seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Selain itu, pemerintah menargetkan penambahan hingga 200 unit Huntap tambahan dari APBD provinsi, dengan kolaborasi lintas sektor termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi dan Kementerian Perumahan untuk membangun sekitar 1.000 unit yang diharapkan siap dihuni sebelum Ramadhan 2026.
Pemulihan akses jalan dan infrastruktur vital juga terus digenjot. Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya telah memperbaiki ruas strategis seperti Tarutung–Sibolga sepanjang 69 km yang sempat terputus akibat longsor, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik mulai pulih. BNPB melaporkan bahwa operasi modifikasi cuaca (penyemaian awan) di Sumut telah mencapai ratusan sortie untuk mengurangi risiko bencana susulan selama musim hujan.
Meski progres signifikan terlihat, tantangan masih ada, termasuk pendataan korban yang terus berjalan dan pengurangan jumlah pengungsi yang kini tinggal sekitar 13.000 jiwa. Pemerintah menegaskan komitmen gotong royong lintas sektor untuk memastikan masyarakat kembali ke kehidupan normal secepat mungkin.
Berikut adalah salah satu potret visual proses pembangunan hunian sementara dan tetap bagi korban bencana di wilayah Sumatera Utara, yang menunjukkan upaya rekonstruksi permukiman pascabencana:
Proses ini mencerminkan kolaborasi pemerintah, TNI/Polri, dan relawan dalam membangun harapan baru bagi ribuan keluarga terdampak.(KR03)EDY SIR
