Program PRESTICE Diperkenalkan di Padangsidimpuan, Dorong Keadilan Restoratif hingga Tingkat Desa

KompasReal.id

- Editor

Selasa, 28 April 2026 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KompasReal.id, PADANGSIDIMPUAN – Sosialisasi Program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice PRESTICE digelar pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Padangsidimpuan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman hukum berbasis keadilan restoratif di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara Aprilla H. Siregar, Anggota DPRD Sumut Komisi A Fraksi PDIP Paltak Siburian, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, serta Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki Nasution. Turut hadir pula jajaran Pemko, aparat penegak hukum, serta unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan oleh protokol, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan Kepala Biro Hukum, serta penayangan video terkait restorative justice. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Sekda Kota Padangsidimpuan, sebelum dilanjutkan sesi foto bersama.

Dalam sesi pemaparan materi, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna menyampaikan pentingnya kearifan lokal dalam mendukung penerapan keadilan restoratif. Sementara itu, narasumber lain seperti Paltak Siburian dan Batara Ebenezer turut memberikan perspektif terkait implementasi hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik.

Program PRESTICE sendiri hadir sebagai solusi untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu. Program ini mengedepankan pendekatan penyelesaian masalah hukum melalui mediasi, mulai dari tingkat desa hingga pendampingan di kepolisian dan kejaksaan, sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku Januari 2026.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta aparat penegak hukum, diharapkan program ini mampu menciptakan sistem penyelesaian hukum yang lebih adil, damai, dan berorientasi pada pemulihan. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Penulis : Kr03

Editor : Emas

Follow WhatsApp Channel kompasreal.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Sakit Sebelum Terlambat! Wabup Atika Ajak Warga Madina Rutin Cek Kesehatan Lewat Program CKG
Sengketa Arisan Keluarga Berujung Dua Laporan Polisi, Nurul Laporkan Si atas Dugaan Penipuan
Wabup Atika: Kepahlawanan Masa Kini Bukan Lagi Angkat Senjata, tetapi Membela Kaum Lemah
Lima Hektare Ladang Ganja Dimusnahkan, Wabup Atika: Jangan Berhenti Sebelum Madina Bersih Narkoba!
Bupati Madina Terima Audiensi Jasa Maritim Rido Ilahi, Kaji Peluang Pemberangkatan Umrah Pakai Kapal Pesiar
Enam Brigade Pangan di Siabu Terima 34 Alsintan, Bupati Madina Dorong Modernisasi Pertanian
HUT ke-65 Bank Sumut di Sinunukan Disambut Antusias, Masyarakat, Foorkopincam Hingga Pelajar Berikan Apresiasi
Bupati Madina Terapkan Teknologi Pertanian Modern, Targetkan Hasil Panen 11 Ton per Hektare
Berita ini 25 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 09:44 WIB

Cegah Sakit Sebelum Terlambat! Wabup Atika Ajak Warga Madina Rutin Cek Kesehatan Lewat Program CKG

Rabu, 11 November 2026 - 01:58 WIB

Sengketa Arisan Keluarga Berujung Dua Laporan Polisi, Nurul Laporkan Si atas Dugaan Penipuan

Selasa, 10 November 2026 - 15:15 WIB

Wabup Atika: Kepahlawanan Masa Kini Bukan Lagi Angkat Senjata, tetapi Membela Kaum Lemah

Selasa, 10 November 2026 - 15:08 WIB

Lima Hektare Ladang Ganja Dimusnahkan, Wabup Atika: Jangan Berhenti Sebelum Madina Bersih Narkoba!

Jumat, 6 November 2026 - 17:27 WIB

Bupati Madina Terima Audiensi Jasa Maritim Rido Ilahi, Kaji Peluang Pemberangkatan Umrah Pakai Kapal Pesiar

Berita Terbaru