KompasReal.id, Pasaman, Lembaga Swadaya Masyarakat P2NAPAS (Perkumpulan Pemuda Nusantara Pas-Aman) melontarkan kritik keras terhadap PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik massal yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat dalam durasi berjam-jam hingga berhari-hari.
LSM P2NAPAS menilai peristiwa tersebut bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan indikasi lemahnya keandalan sistem kelistrikan yang seharusnya menjadi tulang punggung pelayanan publik nasional.
Ketua Umum DPP LSM P2NAPAS, Ahmad Husein Batu Bara, menegaskan bahwa kejadian tersebut telah memperlihatkan adanya persoalan serius dalam manajemen risiko dan kesiapan sistem PLN dalam menghadapi gangguan skala besar.
“Jika pemadaman terjadi secara luas dan berlangsung lama, maka publik wajar mempertanyakan sejauh mana kesiapan sistem kelistrikan nasional. Ini bukan sekadar gangguan, ini sudah menyentuh kegagalan pelayanan dasar,” tegasnya.
Menurut P2NAPAS, hingga saat ini PLN dinilai belum memberikan penjelasan yang utuh, transparan, dan terukur kepada publik mengenai akar permasalahan yang menyebabkan terganggunya sistem interkoneksi Sumatera.
Kondisi tersebut dinilai memperburuk kepercayaan publik, terutama di tengah dampak nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari rusaknya peralatan elektronik akibat lonjakan arus listrik, lumpuhnya aktivitas UMKM, terganggunya industri, hingga terganggunya layanan publik seperti rumah sakit dan jaringan komunikasi.
“Dampaknya bukan kecil. Ini menyentuh ekonomi rumah tangga, pelaku usaha kecil, hingga layanan vital masyarakat. Namun respons dan keterbukaan informasi dari pihak terkait masih belum sebanding dengan besarnya kerugian yang terjadi,” lanjutnya.
Dalam surat resmi bernomor 200/LSM-P2NAPAS/KF/V/2026, P2NAPAS secara tegas meminta PLN untuk membuka secara rinci penyebab utama pemadaman, cakupan wilayah terdampak, jumlah pelanggan yang terkena imbas, langkah penanganan darurat, serta skema kompensasi kepada masyarakat sesuai regulasi.
Selain itu, P2NAPAS juga mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengamanan jaringan listrik di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Permintaan maaf saja tidak cukup. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukaan data, evaluasi sistem, dan perbaikan nyata. Kalau tidak, kejadian seperti ini akan terus berulang dengan pola yang sama,” tegasnya.
LSM P2NAPAS juga menilai bahwa peristiwa ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah dan PLN untuk memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya pada jaringan interkoneksi antarwilayah yang sangat vital.
Surat tersebut turut ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM RI, Ombudsman RI di berbagai wilayah, serta para gubernur di provinsi terdampak sebagai bentuk dorongan pengawasan lintas lembaga.
LSM P2NAPAS menegaskan bahwa kritik ini bukan sekadar respons atas kejadian, melainkan bagian dari fungsi kontrol publik untuk memastikan pelayanan dasar negara tidak boleh mengalami kegagalan berulang.
—
Penulis : Kr03
Editor : Emas
