KompasReal.com,Akhir-akhir ini, Sumatera kembali menangis. Banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan yang merata seolah menjadi rutinitas tahunan—sebuah ironi yang seharusnya tak pernah terjadi di tanah yang dahulu dikenal hijau, kaya, dan subur. Sebagai jurnalis, saya sulit bersikap netral dalam melihat kenyataan ini. Bukan karena emosional tanpa arah, tetapi karena fakta di lapangan berbicara lebih keras dari sekadar pernyataan pejabat. Bencana ini bukan semata-mata musibah alam, melainkan akibat dari luka besar yang kita buat sendiri.
Pembalakan liar, tambang yang merajalela, ekspansi kebun sawit, hingga perusahaan bubur kertas yang menggerogoti hutan tanpa kontrol—semua menjadi mata rantai penyebab kehancuran yang tidak bisa lagi kita tutupi. Hutan yang hilang berarti hilangnya benteng terakhir penahan banjir dan longsor. Ketika hujan turun deras, air tak lagi punya tempat bermuara, ia hanya mengalir liar mencari ruang hingga akhirnya meluluhlantakkan pemukiman penduduk. Kita memotong akar dari kehidupan, lantas bertanya mengapa tanah tak lagi kuat menahan tubuhnya sendiri.
Para pengamat lingkungan sudah berteriak bertahun-tahun. Tokoh agama pun mengingatkan, bahwa kerusakan alam adalah akibat ulah tangan manusia yang serakah—manusia yang diberi kuasa, namun menggunakannya bukan untuk menjaga bumi, melainkan mengekstraksi isi perutnya sampai habis. Bahwa bencana bukan murka Tuhan semata, tapi konsekuensi logis ketika manusia menantang keseimbangan yang sudah diciptakan dengan sempurna. Alam hanya mengembalikan apa yang kita tabur.
Di sisi lain, pemerintah kerap tampil dengan narasi klise: cuaca ekstrem. Seolah semua persoalan selesai dengan satu kalimat itu. Bahkan terkadang, pernyataan yang keluar justru terdengar menggelikan di telinga rakyat yang rumahnya hanyut, ladangnya tertimbun lumpur, atau keluarganya hilang tak kembali. Rakyat butuh pemimpin yang jujur mengakui akar masalah, bukan sekadar membaca naskah aman. Kita tidak sedang membutuhkan penjelasan yang menenangkan, tetapi tindakan nyata yang menyelamatkan.
Harapan masyarakat hanya satu: tinjau ulang semua izin HGU, evaluasi perusahaan sawit, tambang, dan pabrik bubur kertas yang beroperasi tanpa kontrol ekologis. Jika pemerintah benar ingin menghentikan siklus bencana, maka reformasi kebijakan lingkungan bukan lagi opsi, tapi kewajiban. Hutan yang tersisa harus diselamatkan, yang hilang harus dikembalikan. Tanpa itu, Sumatera akan terus menjadi panggung duka yang berulang setiap musim hujan.
Bencana ini bukan sekadar berita, bukan pula statistik. Ini adalah peringatan keras bahwa alam telah mencapai batas sabarnya. Jika kita tidak segera berubah, maka Sumatera bukan hanya kehilangan hutan dan sungainya—tapi masa depan generasi yang akan menanggung semua kerusakan yang tidak mereka buat. Sudah saatnya kita berhenti pura-pura tidak tahu. Sebab ketika alam membalas, tidak ada yang bisa berkata bahwa kita tidak diperingatkan.KR03
